JawaPos.com–Kepala Kepolisian Resor Mimika, Papua, AKBP I Gusti Gde Era Adhinata menyebut, kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Lekagak Telenggeng, masih berada di kawasan Aroanop, Distrik Tembagapura. Keberadaan kelompok itu menciptakan situasi kamtibmas yang cukup rawan di wilayah tersebut.
”Saya bisa memastikan bahwa mereka masih berada di sekitar sana, terutama di daerah Aroanop,” kata Era Adhinata seperti dilansir dari Antara di Timika.
Dengan masih bercokolnya KKB di wilayah Aroanop dan kampung-kampung sekitar di Distrik Tembagapura itu mengakibatkan upaya untuk mengembalikan seribuan warga Banti, Opitawak, dan Kimbeli ke kampung mereka mengalami kesulitan.
”Kita belum bisa menjamin bahwa daerah-daerah itu akan aman terus tanpa gangguan KKB. Nanti kita lihat perkembangan situasi ke depan seperti apa. Jangan sampai nanti masyarakat dipulangkan ke Banti, Opitawak, dan Kimbeli justru menjadi korban. Kita tidak mau itu terjadi karena kalau terjadi apa-apa, ujung-ujungnya pemerintah lagi yang disalahkan,” ujar Era Adhinata.
Sejak Maret seribuan jiwa warga Banti, Kimbeli, dan Opitawak diturunkan ke Timika dari Tembagapura setelah sejumlah grup KKB dari wilayah pedalaman Papua dibawah pimpinan Lekagak Telenggeng memasuki kawasan Distrik Tembagapura. Ribuan warga Banti, Kimbeli, dan Opitawak itu kemudian diinapkan di rumah-rumah kerabat mereka di Kota Timika dan sekitarnya.
Setelah beberapa bulan berlalu, warga Distrik Tembagapura tersebut ingin segera kembali ke kampung mereka dengan alasan untuk mengurus rumah dan ternak mereka yang tertinggal di kampung.
Kapolres Mimika menegaskan, persoalan tersebut tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pihak kepolisian, namun membutuhkan dukungan dan kerja sama semua pihak terkait secara lintas sektoral.
”Butuh kerja sama semua pihak baik pemda, tokoh-tokoh masyarakat, dan pihak lainnya untuk menyelesaikan persoalan ini. Yang jelas masalah yang terjadi di Banti itu bukan kita yang ciptakan, masyarakat harus kita turunkan dari sana karena di lokasi itu ada beberapa kelompok yang berseberangan dengan NKRI,” tutur Era Adhinata.
Kapolres menambahkan, dalam situasi seperti sekarang ini diharapkan ada solusi terbaik untuk masa depan masyarakat yang mengungsi tersebut. ”Apakah mereka harus kembali ke kampung mereka dengan situasi keamanan yang tidak menjamin atau kah ada upaya menyiapkan lahan di Timika untuk mereka bisa tinggal,” kata Era Adhinata.
JawaPos.com–Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Udayana, Bali, merawat tujuh tenaga kesehatan. Yakni dokter spesialis dan dokter umum yang positif Covid-19.
”Rata-rata kondisinya stabil. Kita merawat tujuh orang tenaga kesehatan dokter karena positif Covid-19. Mereka di antaranya dokter spesialis kandungan, spesialis penyakit dalam, dan dokter umum,” kata Direktur RS PTN Unud Dewa Putu Gede Purwa Samatra seperti dilansir dari Antara di Jimbaran, Badung.
Dia menjelaskan, untuk perkembangan jumlah pasien Covid-19 saat ini, di RS PTN Unud, tercatat ada sekitar 80 pasien. Delapan di antaranya berstatus PDP, karena masih menunggu hasil tes usap (swab).
”Dari dokter yang positif tersebut, hanya satu orang yang memiliki penyakit bawaan yaitu kencing manis, namun kondisinya tetap stabil. Dokter yang dirawat di sini, ada kiriman dari RS Puri Bunda, RS Tabanan, RS Karangasem,” terang Dewa Putu Gede Purwa Samatra.
Sejak akhir Mei, menrut dia, terlihat ada peningkatan pasien Covid-19. Peningkatan tersebut terjadi karena alat pemeriksaannya sudah lengkap, jadi lebih banyak terlihat jumlah pasien yang diketahui positif Covid-19.
”Untuk petugas PMI sepertinya sudah tidak ada dirawat di sini, lebih banyak transmisi lokal yang sekarang dirawat. Jika selama 14 hari, hasilnya negatif dua kali pasti baik dan dipersilakan pulang. PMI hampir semua pulang karena negatif,” kata Dewa Putu Gede Purwa Samatra.
RS PTN Unud, kata dia, juga masih menerima permintaan tes usap dan tes usap dari pelaku perjalanan. Dia menjelaskan, dalam sehari, tercatat 40 sampai 50 orang yang melakukan tes usap.
JawaPos.com – Ibu hamil (bumil) berisiko terpapar virus korona jenis baru (Covid-19). Karena itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo menyarankan ibu-ibu menunda kehamilan selama masa pandemi ini.
Hingga Senin (29/6), dinkes mencatat jumlah bumil yang terpapar Covid-19 mencapai delapan orang. Awalnya, ada sembilan orang. Namun, seorang lagi hendak melahirkan. Ada tujuh ibu melahirkan yang positif korona. Bahkan, ada dua bayi yang dinyatakan positif terpapar virus tersebut.
Belasan ibu menyusui (busui) dan anak balita lain menjadi pasien dalam pengawasan (PDP). Karena itu, ibu-ibu Kota Delta diminta tidak hamil dulu. Salah satu caranya adalah menggunakan kontrasepsi.
’’Untuk masa seperti ini, kontrasepsi yang dianjurkan adalah pil, suntik, atau kondom,’’ terang Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Ainun Amalia saat kegiatan pelayanan sejuta akseptor di Puskesmas Buduran.
Ainun mengingatkan, hamil dan melahirkan pada masa pandemi ini tidak mudah. Kontrol kandungan ke fasilitas kesehatan (faskes) juga berisiko. Bahkan, untuk persalinan, bumil harus lebih dulu menjalani serangkaian tes. Tujuannya, memastikan terpapar virus korona atau tidak.
Penundaan kehamilan tidak hanya dianjurkan untuk pasangan usia subur. Keluarga lain juga disarankan demikian. Berkat imbauan tersebut, calon warga yang bakal ikut program keluarga berencana (KB) di Kota Delta cukup banyak. Sekitar 2.000 orang. Jumlah warga yang telah mengikuti layanan KB mencapai 3.912 orang. Paling banyak metode penggunaan pil, lalu KB suntik.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinkes Sidoarjo dr Abdillah Segaf Al Hadad membenarkan, hamil dan melahirkan saat pandemi tidak mudah. ’’Tujuh hari sebelum persalinan sudah harus rapid test,’’ katanya.
Jika hasil rapid menunjukkan nonreaktif, persalinan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama. Misalnya, puskesmas. Namun, jika hasil rapid reaktif, pasien yang hendak melahirkan perlu dirujuk ke rumah sakit. Setidaknya mereka perlu menjalani swab test guna memastikan positif atau negatif Covid-19. Jika hasil swab positif, persalinan harus dilakukan di rumah sakit rujukan Covid-19.
Sementara itu, rumah sakit rujukan Covid-19 di Kota Delta sekarang penuh. Berakhirnya masa pandemi juga tidak diketahui. ’’Sebaiknya memang tunda kehamilan dulu,’’ tegas Abdillah.
Sebab, untuk persalinan, perlu diperhitungkan berbagai hal agar aman. Yakni, keamanan untuk pasien, tenaga kesehatan, dan lingkungan. Termasuk bayi yang akan dilahirkan. Bayi yang dilahirkan dari ibu yang positif Covid-19 juga perlu di-rapid test. Jika hasilnya reaktif, bayi butuh perawatan dan tidak boleh diimunisasi dulu. ’’Rapid test terhadap bayi dilakukan tiga hari setelah dilahirkan,’’ ujarnya.
JawaPos.com–Bali belum sepenuhnya bersih dari persebaran Covid-19. Bahkan, diduga telah muncul klaster baru yang menjadi pusat penularan penyakit membahayakan akibat virus korona jenis baru itu, yakni sejumlah pasar tradisional.
Sekda Provinsi Bali yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra menginstruksikan pembentukan satuan tugas atau posko pengawasan dan penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan di seluruh pasar tradisional di Bali.
”Satgas/posko ini diharapkan bisa melakukan pengawasan day to day untuk mencegah munculnya klaster baru di pasar tradisional,” kata Dewa Indra seperti dilansir dari Antara di Denpasar.
Dewa Indra menyebut, upaya pengendalian penyebaran Covid-19 di pasar tradisional menjadi fokus dan perhatian gugus tugas, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Hal itu karena penambahan kasus positif Covid-19 belakangan ini didominasi klaster pasar.
Sejumlah pasar yang menjadi klaster persebaran Covid-19, yaitu Pasar Kidul Bangli, Pasar Bon Dalem Buleleng, Pasar Kumbasari Denpasar, dan Pasar Galiran Klungkung.
Penanganan dan langkah pencegahan persebaran Covid-19 di pasar tradisional sudah dilakukan GTPP provinsi dan kabupaten/kota. GTPP Covid-19 Provinsi Bali berkoordinasi dengan TNI/Polri dan turun bersama untuk melakukan pengawasan dan pendisiplinan penerapan protokol kesehatan di pasar-pasar tradisional.
Hanya saja, menurut Dewa Indra, GTPP provinsi tak mungkin bisa menjangkau seluruh pasar tradisional yang jumlahnya ribuan dan tersebar di seluruh Bali. Langkah yang ditempuh provinsi dapat dijadikan percontohan GTPP kabupaten/kota. Supaya pengawasan dapat dilakukan dari hari ke hari.
Dewa Indra juga mendorong dibentuknya satgas/posko di setiap pasar tradisional, baik yang dikelola pemerintah maupun desa adat. Dalam pembentukan satgas/posko itu, pengelola pasar bisa bekoordinasi dan berkolaborasi dengan unsur TNI/Polri, disperindag dan desa adat.
”Satgas inilah, yang setiap hari bertugas mengawasi dan mendisiplinkan para pedagang dan pengunjung pasar dalam penerapan protokol kesehatan. Ingatkan soal penggunaan masker yang baik dan benar, arahkan pengunjung pasar agar mencuci tangan ketika masuk dan keluar pasar. Khusus untuk cuci tangan, satgas juga punya tugas memastikan ketersediaan air dan sabun cuci tangan,” ujar Dewa Indra.
Dengan edukasi terus-menerus, dia berharap tak ada lagi pasar tradisional yang menjadi klaster baru persebaran Covid-19. Sebab, pasar tradisional merupakan tempat yang rentan sebagai penularan Covid-19. ”Yang mengkhawatirkan, pedagang dan pengunjung pasar didominasi kelompok ibu-ibu usia rentan penularan Covid-19. Itulah yang menyebabkan waktu perawatan pada pasien menjadi lebih lama karena imun tubuh sudah menurun seiring usia,” terang Dewa Indra.
Sementara itu, Kasatpol PP Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai Darmadi mengatakan, telah turun ke 19 pasar tradisional dan enam supermaket untuk melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan. Masyarakat belum sepenuhnya taat dan tertib dalam menerapkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, rajin mencuci tangan, dan jaga jarak.
”Saya ingatkan konsistensi petugas pengawasan. Jangan sampai poskonya ada, petugasnya tak ada,” kata Dewa Nyoman Rai Darmadi.
JawaPos.com–Polres Sukabumi Kota menangkap seorang pengedar sabu-sabu paling dicari. Dia sempat menghilang setelah penggerebekan sebuah rumah yang dijadikan tempat penyimpanan sabu-sabu jaringan internasional di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
”Tersangka berinisial HS setelah pengungkapan kasus jaringan internasional tersebut sempat menghilang diduga berpindah-pindah tempat untuk menghilangkan jejak,” kata Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sumarni seperti dilansir dari Antara di Sukabumi.
Dari tangan tersangka, Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota menyita barang bukti sabu-sabu seberat 245,7 gram. Itu merupakan pengungkapan terbesar sepanjang 2020.
Sumarni menjelaskan, penangkapan itu berawal dari usaha polisi yang terus mengintai keberadaan tersangka. Sempat kehilangan jejak karena diduga tersangka melarikan diri ke beberapa daerah salah satunya Bandung dan Karawang. Namun tidak lama, HS kembali lagi ke wilayah Sukabumi. Setelah mendapatkan informasi tersebut, petugas kembali melakukan pengintaian dan memancingnya untuk keluar dari persembunyian untuk melakukan transaksi narkoba.
Tersangka pun akhirnya ditangkap di wilayah Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, pada Selasa (30/6) pukul 13.00 WIB. Dari tangan HS polisi awalnya hanya menemukan sabu-sabu kemasan kecil yang disimpan di balik baju. Setelah dikembangkan dan melakukan penggeledahan di rumah tersangka di Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, polisi kembali menemukan barang bukti sabu-sabu, sehingga totalnya mencapai 245,7 gram.
”Kami masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringannya dan bandar yang menjadi pemasok sabu-sabu kepada tersangka. Seperti diketahui, dalam pemasaran narkoba biasanya berantai,” ujar Sumarni.
Dia mengatakan, akibat ulahnya yang telah merusak generasi penerus bangsa, tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat (2), pasal 112 ayat (2), UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati.
JawaPos.com – Nasib baik dialami Raju Sarker, pria berusia 39 tahun asal Bangladesh. Dia berhasil sembuh dari Covid-19 setelah dirawat selama 5 bulan di Singapura. Saking lamanya sakit, berat badannya sampai susut 24 kilogram. Dia adalah salah satu pasien kritis yang nyaris meninggal akibat penyakit yang disebabkan virus Korona tersebut.
Tak ada motivasi lain yang membuat Raju tetap hidup. Tentunya demi istri dan keluarganya di Bangladesh. Istrinya baru saja melahirkan anak pertama mereka.
Raju sendiri mulai jatuh sakit pada bulan Februari. Dan setelah hampir 5 bulan dirawat, pada Jumat (26/6), Raju keluar dari Rumah Sakit Tan Tock Seng. Dia sembuh. Dan hadiah mungil menunggunya di Bangladesh yakni putranya yang sudah lahir sejak 30 Maret.
Setengah dari masa perawatannya dilakukan di ruang perawatan intensif seperti dilaporkan The Straits Times. Dia adalah bagian dari pekerja asing yang tertular virus Korona. Pada pertengahan Mei, dia dipindahkan ke pusat rehabilitasi TTSH.
“Pemulihan dramatisnya setelah dirawat lama di ICU mengejutkan para dokter,” kata seorang konsultan senior di departemen kedokteran pernapasan dan perawatan kritis di TTSH, dr Dr Benjamin Ho, seperti dilansir dari AsiaOne, Rabu (1/7).
Dr Ho mengatakan bahwa Raju Sarker adalah pasien yang sangat kritis ketika dirawat. Dan, bahkan nyaris meninggal. “Tekanan darahnya turun menjadi sangat rendah dan oksigenasinya sangat buruk. Kami pikir dia akan membutuhkan bantuan oksigen jangka panjang dan sangat khawatir bahwa dia akan menjadi salah satu kasus kematian dini di Singapura,” kata Dr Ho yang juga merupakan direktur ICU di National Center for Infectious Diseases (NCID).
Meski dalam kondisi kritis, Raju Sarker bertekad untuk pulih. Di pusat rehabilitasi, dia melakukan fisioterapi untuk membangun kekuatan dan kebugaran kardiovaskular. Dia juga melatih diri dengan terapis okupasi dan fokus pada perawatan diri, seperti mandi dan perawatan.
Bobotnya berhasil naik 10 kilogram dalam lima minggu di pusat rehabilitasi. Awalnya, dia membutuhkan bantuan untuk bergerak. Ahli fisioterapi senior Simon Lau mengungkapkan kondisi awalnya sempat lemah.
“Sempat cukup lemah karena tinggal lama di ICU. Tapi Raju Sarker sangat termotivasi, ingin melakukan latihan, pulih sendiri dan bahkan melakukan latihan sendiri saat beristirahat,” jelas Simon Lau.
Raju Sarker berolahraga setiap hari selama sekitar dua jam. Motivasi terbesar baginya untuk menjadi lebih baik adalah keluarganya. Dia pertama kali melihat putranya melalui obrolan video pada pertengahan April, yaitu seminggu setelah kondisinya membaik dan telah dipindahkan dari ICU ke ruang perawatan umum di TTSH.
Para perawat mengatakan dia selalu melihat-lihat foto keluarganya di teleponnya dan sering menelepon ke rumah. “Saya ingin melihat putra dan istri saya,” ungkapnya.
Virus Korona telah membuat tubuhnya mengalami gangguan kesehatan lainnya. Raju Sarker memiliki kadar garam dan magnesium yang rendah dan fungsi jantung yang buruk. Virus itu juga menginfeksi paru-parunya, dan menyebabkan masalah tiroid dan ginjal. Dia harus menjalani cuci darah untuk mendukung ginjalnya untuk sementara. Kini dia masih harus rutin kembali ke rumah sakit untuk mengecek kesehatannya.
JawaPos.com – Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengatakan bahwa peran keluarga begitu penting sebagai sumber kekuatan dalam membangun bangsa dan negara. Khususnya dalam pendidikan karakter anak.
“Masyhur bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Karenanya, keluarga adalah tempat pendidikan utama bagi generasi bangsa,” terang dia melalui keterangan tertulis, Selasa (30/6).
Menurut Fachrul, generasi bangsa yang hebat tidak bisa dilepaskan dari proses pendidikan keluarga. Pendidikan tersebut tidak semata tentang pengajaran ilmu pengetahuan dan pengayaan wawasan. Lebih dari itu, pendidikan akhlak, budi pekerti, dan karakter yang ditanamkan keluarga menjadi modal penting generasi bangsa menatap masa depan.
Menag berharap, pendidikan jarak jauh yang berlangsung sejak pandemi Covid-19 bisa menjadi momentum mengembalikan fungsi keluarga sebagai tempat pendidikan karakter bagi anak-anak. Sinergi lembaga pendidikan formal dan keluarga sangat dibutuhkan, tidak hanya dalam meningkatkan wawasan intelektual, tapi juga membentuk akhlak dan karakter anak.
“Pandemi Covid memberi kesempatan lebih banyak bagi anak untuk belajar di rumah bersama keluarganya. Sinergi lembaga pendidikan dan orang tua sangat dibutuhkan untuk memanfaatkan momentum ini dalam membentuk karakter generasi bangsa,” kata dia.
Ia pun mengajak agar peran keluarga dapat dioptimalkan keluarga dalam fungsi pendidikan agama, menyemai cinta kasih, memberikan perlindungan, ruang sosiaslisasi dan pembinaan lingkungan. “Dari keluarga yang keren, akan lahir generasi bangsa yang tangguh dan kompetitif,” tandasnya.
JawaPos.com – Kejengkelan Presiden Joko Widodo terhadap kinerja para menteri tidak lepas dari serapan anggaran yang masih rendah. Padahal, penanganan pandemi Covid-19 memerlukan tindakan ekstracepat. Termasuk dalam hal penyerapan anggaran. Jajaran pembantu presiden pun mengakui adanya sejumlah kendala di lapangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut realisasi insentif untuk sektor kesehatan baru 4,68 persen dari alokasi Rp 87,55 triliun. Atau baru sekitar Rp 4,09 triliun. Insentif untuk tenaga kesehatan termasuk di dalamnya. Dia menyatakan, penyaluran insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) terkendala administrasi dan verifikasi yang kaku.
Pada prinsipnya, alur pencairan anggaran di Kemenkeu tidak rumit. Yang paling penting, ada data yang diserahkan Kemenkes. Pertama, seluruh nakes yang ikut menangani Covid-19 dan akan mendapatkan insentif harus didata dulu. Kemudian, data tersebut diverifikasi Kemenkes.
Setelah Kemenkes menyatakan data itu klir, daftar nama mereka akan diserahkan kepada Kemenkeu. Berdasar data itulah Kemenkeu akan mencairkan anggaran melalui revisi keputusan menteri keuangan. Sebelum ada data, Kemenkeu tidak punya dasar untuk mencairkan karena siapa saja penerimanya belum diketahui.
Pemerintah juga menemui kendala dalam mengucurkan biaya klaim perawatan pasien. Menurut dia, masih banyak yang belum diproses verifikasi di rumah sakit. Meski demikian, perempuan yang akrab disapa Ani itu tidak memerinci serapan insentif bidang kesehatan. ”Masih terjadi gap antara realisasi keuangan dan fisik. Sehingga perlu percepatan proses administrasi penagihan,” papar Ani dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR kemarin (29/6).
Kemudian, realisasi insentif untuk perlindungan sosial tercatat 34,06 persen dari total dana Rp 203,9 triliun. Atau sekitar Rp 69,44 triliun. Berdasar catatan Kemenkeu, kinerja program bantuan sosial cukup optimal.
Pemerintah juga sudah membayar kompensasi atas diskon listrik kepada PLN. Hanya, realisasi insentif dari program kartu prakerja dan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa masih relatif rendah. Penyebabnya, masih ada data yang tumpang-tindih.
Selain itu, lanjut Ani, realisasi insentif fiskal untuk sektoral dan pemerintah daerah sebesar 4,01 persen, UMKM 22,74 persen, dan insentif usaha 10,14 persen. Sedangkan untuk pembiayaan koperasi belum terealisasi sepeser pun. ”Untuk insentif pembiayaan korporasi masih penyelesaian skema dukungan dan regulasi, serta infrastruktur pendukung untuk operasionalisasi,” terang mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemenkes Abdul Kadir angkat bicara soal insentif nakes. Dia menuturkan, secara keseluruhan pemerintah menganggarkan insentif bagi nakes sebesar Rp 5,6 triliun. Dana itu tidak seluruhnya dikelola Kemenkes. Sebesar Rp 3,7 triliun dikelola Kemenkeu. Sisanya yang Rp 1,9 triliun dikelola Kemenkes.
Kadir menambahkan, insentif nakes yang dikelola Kemenkeu digelontorkan melalui dana transfer daerah dalam bentuk dana tambahan bantuan operasional kesehatan (BOK). Sedangkan dana yang dikelola Kemenkes tak hanya untuk insentif, tetapi juga untuk santunan kematian nakes. Jumlahnya Rp 60 miliar.
Dana Rp 1,9 triliun yang dikelola Kemenkes sampai saat ini telah dibayarkan Rp 226 miliar. Pembayaran itu ditujukan bagi 25.311 orang nakes atau 30 persen dari target. ”Ini dari target 78.472 orang tenaga kesehatan,” ungkapnya.
Sedangkan dana santunan kematian telah dibayarkan sebesar Rp 14,1 miliar kepada 47 penerima.
Menurut dia, keterlambatan pencairan dana disebabkan terlambatnya usulan pembayaran tunjangan nakes dari fasilitas layanan kesehatan dan dinas kesehatan daerah. Sebelum dikirim ke Kemenkes, usulan tersebut harus diverifikasi secara internal.
”Alurnya terlalu panjang sehingga membutuhkan waktu untuk proses transfer ke daerah,” ucapnya. Alasan lain keterlambatan penyaluran adalah lambatnya persetujuan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) oleh Kemenkeu.
Agar makin memudahkan, Kadir menyatakan bahwa Kemenkes telah merevisi peraturan menteri kesehatan (permenkes). Permenkes sebelumnya, yakni nomor 278 tahun 2020, menyatakan bahwa verifikasi data dari fasilitas layanan kesehatan dan dinas kesehatan daerah menjadi wewenang Kemenkes. Namun, setelah direvisi, kewenangan itu dilimpahkan ke dinas kesehatan di tiap kabupaten dan provinsi.
”Kemenkes juga akan memverifikasi usulan dari KKP (kantor kesehatan pelabuhan, Red), laboratorium, dan BTKL (balai teknik kesehatan lingkungan, Red),” katanya. Sedangkan untuk nakes di rumah sakit, Kemenkes hanya akan memverifikasi usulan pembayaran insentif nakes dari RS vertikal, RS TNI dan Polri, RS darurat, serta RS swasta.
Kemarin presiden kembali menekankan agar para pembantunya tidak bekerja secara linier semata. ’’Saya minta ada terobosan yang bisa dilihat oleh masyarakat,’’ ujarnya dalam ratas rutin evaluasi penanganan Covid-19. Terobosan itu diharapkan betul-betul berdampak pada percepatan penanganan pandemi. Tidak datar-datar saja.
Misalnya, dengan menambah personel tenaga medis dari pusat untuk provinsi-provinsi di luar DKI Jakarta yang menunjukkan tren persebaran yang masih tinggi. Kemudian, bantuan peralatan yang lebih banyak. Semuanya dikontrol di level provinsi. Kalau bekerjanya masih datar, tidak akan ada pergerakan yang signifikan.
Dia juga meminta agar pencairan imbursement untuk pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19 dipercepat. ’’Jangan sampai ada keluhan,’’ tegasnya. Misalnya, tenaga medis yang meninggal, santunan harus keluar begitu yang bersangkutan tiada. Prosedur di Kemenkes harus betul-betul bisa dipotong. Kalau peraturan menteri berbelit, disederhanakan.
Intinya, semua hal yang memerlukan pembayaran harus dipercepat pencairannya. Baik klaim rumah sakit, insentif tenaga medis, maupun petugas lab. ’’Kita nunggu apa lagi, anggarannya sudah ada,’’ lanjut Jokowi.
JawaPos.com – Pelaku yang membakar mobil mewah jenis Alphard milik Via Vallen sudah berhasil ditangkap. Kini sedang ditangani polisi setempat untuk diminta keterangan sekaligus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Sumber teman dekat keluarga Via Vallen mengatakan bahwa pelaku sempat bertindak tak sopan sejak beberapa waktu lalu. Selain berkata tidak pantas kepada keluarga Via Vallen, pelaku juga diketahui pernah mabuk-mabukan.
“Iya agak terkejutnya karena orang itu (yang membakar). Saya sempat marah sama orang itu pada waktu itu. Karena orangnya nggak sopan banget. Bukan orang sini, nggak sopan, mabuk lagi,” kata sumber yang enggan disebutkan namanya saat berbincang dengan JawaPos.com, Selasa (30/6).
Sumber itu curiga pelaku adalah orang suruhan untuk sengaja dipesan untuk melakukan perbuatan tidak terpuji kepada Via Vallen dan keluarganya. Seba, pelaku tidak kenal pelantun lagu Sayang dan keluarga tapi bisa melakukan tindakan yang tak semestinya.
“Saya curiga orang ini kenapa bisa seperti ini? Ini orang suruhan, orang bayaran yang sengaja disuruh orang atau murni dia bertindak sendiri. Kalau dia bertindak sendiri ada masalah apa? Wong dia nggak kenal kok,” ungkapnya.
Namun terkait kecurigaan ini, dia menyerahkan sepenuhnya kepada polisi untuk mendalami motif atas tindakannya telah melakukan aksi perusakan mobil mewah Via Vallen.
Sebelumnya Via Vallen melalui akun media sosialnya mengabarkan bahwa mobil Alphard warna putih miliknya dibakar orang tak dikenal. Dia mengabarkan hal itu melalui postingan video berdurasi sektiar 7 menit. Dalam video terlihat si jago merah telah melalap mobil mewah Via Vallen. Sementara pedangdut asal Jawa Timur itu terlihat panik meminta pertolongan.
