JawaPos.com – Penyidik Polres Bandara Soekarno Hatta mendalami kemungkinan adanya korban lain dari aksi oknum dokter rapid test berinisial EFY. Pemeriksaan CCTV masih terus dilakukan. Namun, sampai saat ini belum ditemukan adanya indikasi korban lainnya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, penyidik sudah memeriksa CCTV bandara Soekarno Hatta hingga 3 bulan ke belakang, atau sejak awal EFY bekerja di sana. Sejauh ini tidak ditemukan adanya indikasi korban pelecehan seksual dan penipuan lainnya.
“Kita mundur ke belakang tiga bulan lalu mengecek (rekaman) CCTV yang ada, memang kami belum menemukan perbuatan EFY di luar dari berdasarkan pengakuan yang bersangkutan baru kali ini,” kata Yusri kepada wartawan, Rabu (30/9).
Yusri menjelaskan, dalam pengecekan CCTV ini, penyidik bekerja sama dengan Airport Operation Control Center (AOCC) Bandara Soekarno Hatta. Dan tidak ditemukan rekaman EFY yang berusaha mendekati korban lainnya selain LHI, 23.
“Tapi saya mengimbau kalau memang ada korban lain silakan melaporkan ke Polres Bandara Soetta untuk khusus masalah ini kami akan tindak lanjuti,” tegasnya.
Sebelumnya, viral sebuah kabar di media sosial bahwa telah terjadi pelecehan seksual di Bandara Soekarno Hatta. Kisah ini dibagikan oleh perempuan berinisial LHI, 23, selaku pemilik akun Twitter @listongs.
LHI menyebut pelecehan itu terjadi saat dia melaksanakan rapid test yang disediakan oleh Bandara Soekarno Hatta sebagai syarat perjalanan menuju Nias, Sumatera Utara, pada Minggu (13/9). Hasil rapid tes itu dinyatakan positif oleh sang dokter.
LHI kemudian memutuskan membatalkan perjalanan ke Nias karena takut menularkan virus. Ditambah, dia meresa perjalannya ke Nias tidak begitu mendesak.
Namun, oknum dokter tersebut menawarkan bantuan memanipulasi data rapid test. Dia kemudian meminta uang Rp 1,4 juta kepada korban. Bahkan dokter tersebut sempat mencium dan meraba payudara korban.
JawaPos.com – Goethe-Institut Indonesien menawarkan berbagai jenis kursus bahasa Jerman secara daring yang dapat diakses dari lokasi mana saja di seluruh Indonesia. Kehadiran kursus daring memungkinkan pesertanya mengembangkan kemampuan berbahasa Jerman dengan nyaman dari rumah.
Goethe-Institut Indonesien merupakan Pusat Kebudayaan Jerman resmi yang memiliki pengalaman pengajaran berkualitas tinggi lebih dari 60 tahun di Indonesia. Dalam metode pengajarannya, para pengajar Goethe-Institut Indonesien menggunakan bahasa Jerman sejak hari pertama kursus dan menerapkan pembelajaran aktif, di mana dinamika kelas digerakkan oleh keaktifan peserta.
Selama kursus, para peserta kursus dilatih empat keterampilan, yakni membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan dalam bahasa Jerman. Mereka juga akan diajak berkenalan dengan budaya Jerman dan refleksi interkultural.
4 Jenis Kursus Daring Goethe-Institut Indonesien
Saat ini, berbagai kursus daring yang ditawarkan Goethe-Institut Indonesien adalah Tatap Muka Digital, Blended Learning, Kursus Kelompok “Deutsch Online”, dan Privat Daring.
1. Kursus Tatap Muka Digital: Kini, kursus pertemuan yang biasanya berlangsung di ruang kelas telah dikemas ulang menjadi kursus daring yang dapat diikuti dengan nyaman dari rumah, dari mana saja, di seluruh Indonesia. Peserta kursus akan belajar baik secara mandiri maupun sebuah grup dengan bantuan guru melalui perangkat video komunikasi, buku pelajaran dari Goethe-Institut, dan Platform Belajar Moodle mein goethe.de dari Goethe-Institut.
2. Kursus Blended Learning: Menyukai keseimbangan? Ikuti kursus dengan 50% pertemuan virtual dan 50% belajar mandiri. Sesi pertemuan virtual bersama guru berlangsung melalui perangkat video komunikasi sesuai jadwal yang ditentukan. Sesi belajar mandiri berlangsung di Platform Belajar deutschonline.goethe.de dari Goethe-Institut.
3. Kursus “Deutsch Online: Kursus ini sebagian besar berlangsung secara mandiri melalui Platform Belajar deutschonline.goethe.de dari Goethe-Institut dan memungkinkan peserta kursus menentukan sendiri waktu belajar yang diinginkan. Namun, peserta kursus tetap mendapat bimbingan dari guru dan merasakan suasana belajar berkelompok melalui 4-5 kali sesi pertemuan melalui perangkat video komunikasi.
4. Kursus Privat Daring: Kursus jenis ini cocok bagi peserta yang membutuhkan fleksibilitas maksimal. Peserta kursus dapat menentukan sendiri waktu dan kecepatan belajar secara penuh. Peserta kursus akan belajar secara mandiri dalam sesi one-on-one atau privat dengan bantuan guru, buku pelajaran dari Goethe-Institut, dan Platform Belajar Moodle mein goethe.de dari Goethe-Institut. Kursus berlangsung melalui perangkat video komunikasi.
Para calon peserta kursus dapat terlebih dulu mencoba secara gratis serangkaian platform belajar yang digunakan pada Kursus Blended Learning dan Kursus Kelompok “Deutsch Online” yang ditawarkan Goethe-Institut Indonesien dalam versi uji coba, baik bagi pemula maupun tingkat lanjut. Untuk informasi lebih lanjut, calon peserta kursus dapat melihat laman goethe.de/indonesia/kursusonline serta menghubungi Sekretariat Kursus Bahasa melalui Email: kursus-jakarta@goethe.de atau WhatsApp: +62 811 9227 772.
JawaPos.com – Menko Maritim dan Investasi yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Luhut B. Pandjaitan meminta BPJS kesehatan mempercepat pembayaran klaim perawatan pasien Covid-19. Sehingga tidak memengaruhi cash flow rumah sakit.
“Saya minta BPJS segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukan verifikasi data rumah sakit yang klaimnya terkendala agar tidak memengaruhi cash flow rumah sakit yang merawat pasien Covid 19,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (30/9).
Selain itu, peran kepala daerah juga diperlukan. Ia meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Bali Wayan Koster untuk berkoordinasi dengan BPJS. Yakni dengan memerintahkan dinas kesehatan dan perwakilan BPJS Kesehatan di daerah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit yang belum mengajukan klaim dan verifikasi.
“Agar penanganan pasien covid tidak tersendat,” tuturnya.
Kemudian, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Abdul Kadir mengungkapkan, dari 1.906 RS penyelenggara pelayanan Covid 19 diseluruh Indonesia, hanya 1.356 RS yang sudah mengajukan klaim. Sisanya sebanyak 550 RS belum mengajukan klaim sama sekali.
“Tiga terbanyak ada di provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatera Utara,” tuturnya.
Sementara, Direktur Utama BPSJ Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, hingga kini pihaknya sudah membayar klaim sebesar Rp 4,4 Triliun ke rumah sakit di sebelas provinsi prioritas.
“Dan ada Rp 2,8 Triliun nilai klaim yang sedang dalam proses verifikasi,” ungkapnya.
Ia menyebut, untuk mempermudah rumah sakit mengajukan klaim perawatan pasien Covid-19, pihaknya bersama dengan Kemenkes dan BPKP, BPJS telah melonggarkan saringan untuk verifikasi klaim. Melalui revisi Kepmenkes Nomor HK 228/2020 tentang juknis klaim penggantian biaya perawatan pasien emerging tertentu bagi RS penyelenggara perawatan Covid 19 menjadi Kepmenkes Nomor HK 446/2020, kriteria saringan untuk sengketa verifikasi klaim berkurang dari 10 menjadi hanya 4 saja.
Fahmi menegaskan, klaim tidak bisa dibayarkan oleh BPJS bila dokumen yang diajukan tidak lengkap, kriteria penjaminan tidak sesuai kebutuhan, diagnosis komorbid (penyakit penyerta) tidak sesuai ketentuan dan diagnosis komorbid atau komplikasi merupakan dari diagnosis utama.
Kendala Pengajuan Klaim
Gubernur DKI Anies Baswedan mengungkapkan, di wilayahnya terdapat empat kendala pengajuan klaim rumah sakit. Diantaranya, belum tersedianya petunjuk teknis untuk klaim pembiayaan kasus Covid dengan penyakit penyerta yang tidak berhubungan, perbedaan persepsi antara DPJP dengan verifikator terkait diagnosis komorbid dan kriteria pulang dan kriteria akhir penjaminan.
Kemudian, kendala lainnya adalah pengobatan terapi tambahan seperti intravena, immunoglobulin, plasmaconvelesens, stem sel dan anti interleukin yang masih dalam tahap klinis tidak dapat diklaimkan ke Kemenkes.
Terkait hal tersebut, Menko Luhut meminta kepada Dirut BPJS Fahmi Idris agar terapi obat bagi pasien Covid-19 ini dapat diklaimkan. “Untuk kepentingan kemanusiaan, tolong terapi obat seperti yang disebutkan oleh pak Anies tadi dapat ditanggung juga oleh BPJS apalagi sebagian besar obat-obat itu mampu kita produksi dalam negeri,” imbuhnya,
Luhut meminta kepada semua gubernur yang hadir agar terus memantau ketersediaan obat sesuai standar protokol perawatan pasien Covid-19. Tentunya sesuai protokol yang telah dibuat oleh Kemenkes bersama dengan 5 perhimpunan dokter spesialis.
“Kepada semua gubernur dan perwakilan kepala daerah yang hadir saya minta di minggu kedua Oktober cek suplai obat untuk semua RS Rujukan Covid 19 jangan sampai ada korban karena ngga ada obat begitupun dengan ketersediaan alat medis dan ruang isolasi,” tutupnya.
JawaPos.com – Viral sebuah video yang memperlihatkan sebuah musala di Kabupaten Tangerang, Banten dicorat-coret oleh seseorang anak muda berusia 18 tahun menggunakan cat semprot hitam. Seisi musala penuh dengan coretan, mulai dari dinding, sajadah, papan tulis lemari buku, hingga Alquran.
Coretan tersebut terbilang sangat tidak pantas. Pelaku menuliskan berbagai kalimat hinaan. Seperti “anti islam”, “anti hinaan”, “saya kafir”, “islam tidak dirodhoi”, bahkan tulisan Allah dalam bahasa arab dicoret dengan tanda silang.
“Betul ada kejadiannya. Saat ini sedang dalam proses penyelidikan dari Kapolresta Tangerang,” kata Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi saat dikonfirmasi, Rabu (30/9).
Dia meminta kepada masyarakat tidak terprovokasi atas kasus ini. Sebab, kasus ini akam ditangani oleh kepolisian secara profesional mengacu pada hukum yang berlaku.
“Tetap waspada dan hati-hati dengan adanya upaya propaganda dan adu domba pihak tertentu ya,” jelas Edy.
Sementara itu, Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ari Syam Indardi menambahkan, lokasi vandalisme ini terjadi di musala Darussalam di Perumahan Villa Tangerang Elok Kelurahan Kuta Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, pada Selasa (29/9) pukul 15.30 WIB.
Setengah jam usai peristiwa, warga melaporkan kasus tersebut kepada Polsek Pasar Kemis. Usai dilakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi, pada pukul 19.30 WIB, polisi mengamankan Satrio, 18, di rumahnya yang hanya berjarak 50 meter dari musala tersebut.
“Dari hasil interogasi oleh Polsek Pasar Kemis, pelaku mengakui telah melakukannya dan saat ini pelaku sudah di bawa ke Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ucap Ade.
Musala saat ini sudah dibersihkan. Warga sudah bisa menggunakannya kembali untuk ibadah. Saat ini penyidik masih mendalami motif Satrio melakukan aksi tidak terpuji tersebut.
JawaPos.com – Badan Narkotika Nasional (BNN) masih mendalami kasus Anggota DPRD Palembang berinisial D yang nyambi sebagai bandar narkoba. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman berat.
“Semua bandar pantas mendapatkan hukuman mati, yang bersangkutan adalah bandar,” kata Kepala Biro Humas Protokol BNN Brigjen Sulistyo Pudjo Hartono saat dihubungi, Rabu (30/9).
Kendati demikian, Sulistyo mengatakan, BNN tidak akan memgintervensi hukuman kepada D. Sebab hal itu akan diputuskan dalam persidangan di pengadilan.
“Semuanya adalah kewenangan pengadilan untuk memutuskan hukuman apa yang pantas,” jelasnya.
Sebelumnya, BNN menangkap seorang anggota DPRD Palembang berinisial D karena diduga menjadi bandar narkoba. Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan dua orang kurir naroba berinisial W dan A.
“Saat itu mereka menerima paket berisi 30 ribu butir pil ekstasi dari seorang wanita berinisial Y di kawasan Pasar Macan Lindung Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang pada Selasa, 22 September 2020,” kata Kepala Biro Humas Protokol BNN Brigjen Sulistyo Pudjo saat dikonfirmasi, Jumat (25/9).
Kepada petugas Y mengaku diperintah oleh suaminta sendiri berinisial J untuk membawa narkoba tersebut. Usai dilakukan pengejaran, J pun ditangkap di kediamannya di Jalan Buyut Tampah, Bukit Baru, Palembang.
Dari tangan J, BNN menemukan 1 kg sabu yang disimpan di dalam anak tangga rumah. “Pasangan suami istri ini mengaku diperintah oleh D (anggota DPRD Palembang), untuk menyimpan narkotika tersebut,” jelas Sulistyo.
JawaPos.com – Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dikatakan berpotensi menguat seiring dengan sentimen negatif yang menekan mata uang Paman Sam tersebut. Mengutip kurs tengah Bank Indonesia (BI) saat ini posisi rupiah berada di level 14.920.
Kepala Riset PT Monex Investindo Futures Atiston Tjandra mengatakan, dolar AS juga masih terlihat melemah pagi ini terhadap nilai tukar lainnya. Sehingga ini bisa menambah potensi penguatan rupiah terhadap dolar AS.
“Potensi penguatan rupiah hari ini di kisaran 14.750-14.950,” ujarnya dalam pesan singkatnya, Rabu (30/9).
Menurutnya, para pelaku pasar juga masih menyoroti perkembangan politik terkait debat calon presiden AS yang masih berlangsung. Pasar memperkirakan ada potensi pergantian kepemimpinan.
“Sementara debat capres AS masih berlangsung saat ini. Pasar juga menantikan debat ini. Menurut saya bila terlihat ada potensi pergantian kepemimpinan di AS, pasar akan merespon positif dan aset berisiko termasuk rupiah bisa menguat,” ucapnya.
Selain itu, Ariston menambahkan, data Indeks aktivitas manufaktur Tiongkok bulan September yang baru saja dirilis lebih bagus dari proyeksi bisa memberi sentimen positif ke aset berisiko pagi ini termasuk Rupiah.
JawaPos.com – Liverpool mengonfirmasi bahwa Thiago Alcantara dinyatakan positif Covid-19. Saat ini gelandang asal Spanyol tersebut sedang melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan ketat.
Pemain 29 tahun tersebut tidak tampil saat Liverpool mengalahkan Arsenal 3-1 pada Senin (28/9). Saat itu, Thiago dikabarkan mengalami cedera ringan.
“Kami mengikuti semua protokol dan Thiago baik-baik saja. Dia akan mengisolasi diri dan semoga segera kembali bersama kami,” ujar dokter tim, Dr Jim Moxon.
Melalui pengumuman ini, Thiago Alcantara dipastikan absen saat The Reds bertemu Arsenal pada Piala Liga Inggris. Bahkan, Thiago juga bakal absen ketika Liverpool bertemu Aston Villa pada Minggu (4/10).
Diketahui, mantan pemain Bayern Munchen tersebut menjalani debut sebagai pemain Liverpool ketika menang 2-0 atas Chelsea pada pekan sebelumnya.
JawaPos.com – Sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait status tersangka yang disematkan kepada Irjen Napoleon Bonaparte oleh Bareskrim Polri mengungkap fakta mencengangkan.
Seperti dikutip Radar Tegal (Jawa Pos Group), dalam Praperadilan Irjen Napoleon terdaftar dengan nomor perkara 115/Pid.Pra/2020/PN JKT.SEL di PN Jakarta Selatan itu terungkap fakta bahwa Irjen Napoleon Bonaparte meminta uang sebesar Rp 7 miliar kepada Djoko Tjandra.
Tim Divisi Hukum (Divkum) Polri membeberkan, bahwa Irjen Napoleon meminta uang itu sebagai imbalan atas jasa penghapusan red notice eks buronan hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra.
“Awalnya Tommy Sumardi mengatakan biayanya Rp 15 miliar (penghapusan red notice). Tetapi Djoko Tjandra keberatan dan disepakati sebesar Rp10 miliar,” ujar salah satu tim Divkum Polri dalam sidang Prapreadiln di PN Jaksel, Selasa (29/9).
Usai dihubungi Djoko Tjandra, lantas Tommy Sumardi kemudian menyambangi ruangan mantan Karo Korwas PPNS Polri Brigjen Prasetijo Utomo. Kepada Prasetijo, Tommy minta diperkenalkan kepada pejabat di Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri.
Saat itu, Tommy Sumardi telah membawa uang suap dari Djoko Tjandra sebesar USD 100 ribu. Uang USD 100 ribu itu dibelah menjadi tiga untuk ketiganya yang sudah ditetapkan tersangka yaitu 20 ribu dolar AS untuk Brigjen Prasetijo, 30 ribu dolar AS untuk Tommy Sumardi dan sisanya 50 ribu dolar AS jatah Napoleon Bonaparte. Namun, Napoleon menolak bagiannya dan meminta lebih. “Irjen Napoleon Bonaparte tidak mau menerima uang dengan jumlah tersebut dan meminta Rp 7 miliar,” lanjutnya.
Setelah sepakat, Napoleon kemudian memerintahkan Kombes Tommy Arya membuat sejumlah produk surat terkait penghapusan red notice Djoko Tjandra dan surat itu telah ditandatangani Sekretaris NBC Interpol Indonesia Brigjen Nugroho Slamet Wibowo.
Sebelumnya, pada 25 Agustus 2020, jenderal bintang dua itu diperiksa oleh Tim penyidik gabungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi dan Direktorat Tindak Pidana Umum, selama 12 jam sejak pagi menjelang tengah malam, ia dicecar 70 pertanyaan.
Napoleon akhirnya menyerah. Ia mengakui pernah bertemu Brigjen Prasetijo Utomo dan Tommy Sumardi. Juga mengakui menerima uang dari Tommy. “Kami pastikan memang mereka menerima aliran dana itu,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono.
Saat itu, Napoleon diperiksa bersamaan dengan tersangka lain yakni Tommy Sumardi dan Brigjen Prasetijo Utomo, setelah itu kemudian dikonfrontir dengan keterangan Djoko Tjandra. “Tersangka Djoko Tjandra menyampaikan telah menyerahkan uang, sejumlah uang, kemudian tersangka yang lainnya juga demikian, sudah kita lakukan pemeriksaan dan telah mengakui menerima uang tersebut,” kata Awi.
Napoleon semakin tidak berkutik setelah penyidik memperlihatkan rekaman CCTV di kantor Divisi Hubungan Internasional Polri. Didampingi Prasetijo, Tommy mendatangi dan masuk ke ruang kerja Napoleon. Saat masuk ke ruang kerja Napoleon, Tommy membawa tas. Dalam rekaman CCTV itu, Tommy saat keluar, tidak membawa tas. Tas itu ditinggalkan di dalam, diduga isinya uang suap.
Menanggapi hal itu, kuasa hukum Napoleon Bonaparte, Gunawan Raka, menantang Bareskrim Polri menunjukan uang yang disebut sebagai bukti suap. “Terkait urusan itu, duitnya bawa sini. Saya nggak mau tanggapin. Kalau narasi, cerita, saya nggak mau tanggapi. Duitnya mana? Itu saja buktikan. Kalau USD 20 ribu kan jelas. Katanya ada duitnya. Mana?” ujar salah Gunawan usai sidang.
Dia menyampaikan timnya mengajukan sejumlah barang bukti ke majelis hakim PN Jaksel. Barang bukti tersebut, lanjut Gunawan, diyakini dapat membuktikan bantahan kliennya.
“Semua terpatahkan oleh bukti-bukti yang kamu ajukan. Untuk selanjutnya akan kami tanggapi dalam kesimpulan setelah selesai pemeriksaan perkara. Ada 38 alat bukti. Semua alat bukti sudah disampaikan, lengkap dan sudah sah sebagai alat bukti untuk pertimbangan hakim membuat keputusan,” papar Gunawan.
JawaPos.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan data daripada penerima kuota gratis aman dan tidak disalahgunakan oleh operator. Ini karena data terinput dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
“Keamanan data pribadi, ini konsen kami, makanya kami gunakan Dapodik atau PDDikti, kami tidak mau kalau tidak menggunakan dapodik karena risiko lebih besar,” jelas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin), Hasan Chabibie pada Bincang Pendidikan dan Kebudayaan secara virtual, Selasa (29/9).
Kata dia, data pribadi Dapodik dan PDDikti sudah menerapkan sistem keamanan data. Kemudian, ada juga perjanjian tertulis dengan operator selular untuk bertanggung jawab atas semua data nomor ponsel.
“Ini sudah kita tanda tangan kesepakatan untuk menjaga data pribadi seesuai dengan UU yang berlaku,” ujarnya.
Selain itu, untuk memanfaatkan keuangan negara dengan baik senilai Rp 7,2 triliun. Pihaknya telah berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk transparansi penggunaan anggaran.
“Kami sudah berkoordinasi dengan banyak pihak, dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga program ini bisa berjalan dengan baik, kami ingin memanfaatkan uang negara dengan baik, itu kami lakukan secara transparan,” ungkap dia.
Saat ini, pihaknya telah mengirim kuota gratis untuk 9,6 juta peserta didik dan pendidik tahap I untuk bulan September. Sedangkan ditahap dua ini data yang sudah terkumpul bertambah menjadi 27,3 juta.
“September ini kita sudah mengirim 27.305.495 ke provider, yang terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, PAUD, kesetaraan, SLB, mahasiswa vokasi, mahasiswa akademi, guru maupun dosen,” ujar dia.
JawaPos.com – BPJS Kesehatan siap mendukung terbentuknya data prioritas penerima vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Hal ini disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat menerima audiensi Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) TNI Andika Perkasa dan Wakil Kepala Kepolisian RI Gatot Eddy Pramono selaku Tim Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN), di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Selasa (29/9).
“BPJS Kesehatan telah menerima surat dari Ketua Pelaksana PCPEN, dan sudah dilakukan pertemuan tindak lanjut dengan tim teknis untuk menginventarisasi data-data apa saja yang dibutuhkan oleh Tim Pelaksana Komite PCPEN. Kami siap mendukung,” ujar Fachmi Idris.
Fachmi mengungkapkan, diharapkan data yang dikelola BPJS Kesehatan dapat mendukung Tim Pelaksana Komite PCPEN, membantu menentukan kriteria penerima vaksin Covid 19 yang ditetapkan Pemerintah.
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa selaku Wakil Ketua I Tim Pelaksana Komite PCPEN mengungkapkan tim berharap data yang dikelola oleh BPJS Kesehatan akan membantu percepatan kesiapan data penerima vaksin serta dapat membantu terbangunnya data penerima prioritas.
Hal ini dilakukan mengingat ketersediaan vaksin yang bertahap tentu tidak serta merta semua penduduk dapat mengakses vaksin tersebut dalam waktu yang bersamaan. Diperlukan daftar prioritas penerima berdasarkan asas manfaat, kemanusiaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Data BPJS Kesehatan adalah salah satu ujung tombak. Tim juga akan membantu untuk memverifikasi data yang masih memerlukan validasi sebelum vaksin tersebut sudah tersedia,” ujar Andika.
Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen. Pol. Gatot Eddy Pramono selaku Wakil Ketua II Tim Pelaksana Komite PCPEN mengungkapkan pihaknya akan siap memberikan dukungan administratif mengingat data yang akan dikelola juga termasuk data-data pribadi peserta.
“Kita ingin percepatan, Presiden sudah menginstruksikan untuk segera menyusun protokol pemberian vaksin. Termasuk ketersediaan data penerima. Makin cepat dapat dari BPJS Kesehatan akan makin baik kami membangun data tersebut. Kami siap untuk dukungan administratif misalnya penyampaian pakta integritas,” ujar Gatot.
Sampai dengan 1 September 2020, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 222.394.480 jiwa atau 83,2% dari total penduduk Indonesia. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan 22.934 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang mencakup Puskesmas, dokter praktik perorangan, klinik, rumah sakit kelas D pratama, dan dokter gigi. BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan 2.552 rumah sakit dan klinik utama.
JawaPos.com – Mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (AJS), Syahmirwan menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pengusutan kasus PT AJS. Menurutnya, banyak fakta yang tidak diungkap dalam perjalanan kasusnya.
“Jika kita cermati keseluruhan proses pemeriksaan perkara ini sejak awal dari mulai penyelidikan dan penyidikan di Kejaksaan Agung hingga pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tidak bisa diingkari banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan. Terutama terkait teknis pengungkapan fakta yang tampak sengaja ditutup-tutupi atau sengaja tidak diungkapkan untuk mencapai target tertentu,” kata Syahmirwan saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi di PN Tipikor Jakarta, Selasa (29/9).
Syahmirwan menyebut, salah satu kejanggalan itu tidak diperiksanya pemegang saham PT AJS atau Kementerian BUMN yang dalam perkara ini bertindak sebagai pelapor. Menurutnya, keterangan pemegang saham PT AJS sangat penting untuk mengetahui peristiwa materiel yang sebenarnya terjadi dalam perkara ini.
Syahmirwan menduga, ada arahan Kementerian BUMN selaku pemegang saham kepada Direksi PT AJS pada periode 2008-2018. Dia menuturkan, saat itu pemegang saham meminta agar PT AJS harus tetap berjalan kendati tengah dibelit problem insolvent neraca keuangan perseroan yang tercatat minus Rp 6,7 triliun.
Kondisi insolvent itu, lanjut Syahmirwan, tampak pada awal 2008 atau ketika Hendrisman Rahim dan Hary Prasetyo ditunjuk sebagai direksi baru. Diketahui, Hendrisman merupakan mantan Dirut PT AJA dan Hary Prasetyo mantan Direktur Keuangan PT AJS yang juga sama-sama terlilit dalam perkara ini.
“Namun tidak ada satupun dari pihak pemegang saham (Kementerian BUMN) yang diperiksa dan dimintakan keterangan dalam perkara ini. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa ada kesengajaan untuk mengabaikan dan menyembunyikan fakta tentang kebijakan pemerintah,” cetus Syahmirwan.
Oleh karenanya, lanjut Syahmirwan, Kementerian BUMN juga diharapkan dapat dimintai keterangan terkait laporan leuangan serta laporan tahunan PT AJS pada 2018 dan 2017. Serta terkait jumlah deviden yang sudah diterima pemerintah selaku pemegang saham.
Dalam nota pembelaan, Syahmirwan menyebutkan kejanggalan lain terkait tidak dihadirkannya dua Direksi PT AJS lain, De Yong Adrian selaku Direktur Pemasaran dan Indra Cataria Situmeang selaku Direktur Tekhnik. Padahal, dua mantan Direksi PT AJS untuk periode 2008 – 2018 itu telah diperiksa penyidik Kejaksaan Agung.
“Namun Penuntut Umum tidak menghadirkan mereka sebagai saksi untuk diperiksa dalam perkara ini di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” sesal Syahmirwan.
Ketidakhadiran keduanya di dalam persidangan, sambung Syahmirwan, sejumlah hal yang menjadi pertanyaan akan tetap menjadi sesuatu yang tidak jelas secara materil dalam perkara ini.
“Hal ini menimbulkan dugaan tentang adanya kepentingan Penuntut Umum untuk menyembunyikan fakta berkaitan dakwaannya, patut diduga bahwa dengan tidak menghadirkan kedua Direktur tersebut maka ada fakta materil yang justru melemahkan dakwaan,” tandasnya.
Sebelumnya, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Syahmirwan dituntut pidana 18 tahun penjara. Mantan pejabat PT AJS itu juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.
Jaksa meyakini, perbuatan para terdakwa PT AJS merugikan keuangan negara sebesar Rp 16,8 triliun. Dugaan kerugian negara tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada periode Tahun 2008 sampai 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
JawaPos.com – Buat yang suka traveling atau bepergian jauh menggunakan mobil, tapi tak ingin kehilangan citra sporty dan mewah Mercedes-AMG punya solusinya. Buat konsumen jetset kelas atasnya, Mercedes-AMG baru-baru ini mengonfirmasi mereka siap menghadirkan aksesori resmi berupa roof box untuk mobil-mobil Mercedes-Benz.
Hadirnya roof box merupakan jawaban atas tantangan pengguna selama ini. Sebab banyak pelanggan yang bepergian jauh dengan mobil mewah mereka. Adanya roof box, mereka mendapatkan sisi fungsionalitas namun penyimpanan sekaligus penuh gaya.
Roof box bikinan Mercedes-AMG diklaim memiliki fitur aerodinamika yang canggih seperti diffuser dan bentuknya yang kental racikan AMG. Tak sampai disitu saja, aksesori mobil ini dibuat khusus dengan mempertimbangkan semua jenis kendaraan Mercedes.
Sebenarnya, Mercedes-AMG menawarkan dua versi berbeda dari roof box-nya, dengan yang satu didesain hanya untuk model coupe seperti C63. Perubahan diturunkan ke diffuser pembawa yang dioptimalkan lebih baik untuk garis atap melengkung coupe.
Hal ini memungkinkan aliran udara yang lebih baik di sekitar roof box dengan pengurangan kebisingan angin, sambil membawa kargo hingga 154 pon (70 kilogram). Namun, C63 mungkin tidak dapat menangani sebanyak itu, karena pembuat mobil menyarankan orang untuk memperhatikan batasan berat atap tertentu untuk berbagai kendaraan.
Terlepas dari beratnya, roof box AMG memang menciptakan ruang penyimpanan tambahan sebesar 14,5 kaki kubik (410 liter). Itu pasti bisa berguna untuk model Mercedes yang lebih kecil, tetapi itu tidak terlihat pada tempatnya pada gerbong AMG atau SUV yang lebih besar lainnya.
Aksesori ini juga dikatakan dapat dipasang dengan mudah dengan hanya membutuhkan sistem penjepit quick release yang mudah dioperasikan. Terlepas dari bentuk aerodinamis dan emblem AMG, Mercedes mengatakan roof box tersebut hanya disetujui untuk kecepatan maksimum hingga 130 km per jam.
Mercedes-AMG saat ini tidak menawarkan harga untuk roof box barunya. Tetapi dikatakan di laman resminya, aksesori ini akan tersedia langsung dari Mercedes dan melalui mitra Mercedes mulai November atau akhir tahun ini.
JawaPos.com – Dukungan terhadap psangan calon wali kota dan calon wakil wali kota nomor urut satu, Eri Cahyadi dan Armudji bertambah. Itu dipastikan setelah terbentuknya Posko Keluarga Besar Rakyat Surabaya (KBRS) di Jalan Karah 41, Kecamatan Jambangan. Mereka memilih mendukung Eri karena dianggap paham dalam menata kota Surabaya supaya lebih baik lagi.
Peresmian posko dihahadiri langsung oleh Eri Cahyadi, Selasa (29/9) sore. Peresmian acara yang menerapkan protokol kesehatan itu diawali dengan pelepasan balon merah-putih bergambar Eri Cahyadi dan calon wakil wali kotanya, Armudji.
Ketua Umum KBRS Nasirudin menyatakan, KBRS sudah lama menganggap Eri sebagai penerus Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Menurut dia, tidak ada lagi sosok lain selain Eri yang bisa dan pantas meneruskan Risma.
“Kalau Mas Eri meneruskan kebaikan, maka kami membentangkan kebaikan. Artinya, kami memberikan permadani bagi Mas Eri, untuk terus meneruskan kebaikannya,” katanya. Dia juga memastikan dukungan itu tidak buta. Jika nanti Eri Cahyadi jadi wali kota dan berbuat salah, mereka tidak akan ragu memberi masukan. ”Tapi kalau Mas Eri dizalimi, kami juga siap berada di garda depan untuk membelanya,” ujar Nasir.
Eri dalam sambutannya menegaskan, KBRS dan dirinya punya visi yang sama. Yakni, menyejahterakan seluruh masyarakat Surabaya. Visi ini sudah tertanam dalam diri Eri sejak mengabdi di Pemkot Surabaya dan membantu Risma dari 2001.
“Bu Risma pernah menyatakan, tidak ada namanya pemimpin sejati. Pemimpin sejati yang sebenar-benarnya adalah seluruh warga Surabaya. Maka dari itu, kebaikan tak cuman untuk diteruskan saja, tapi harus dibentangkan, untuk seluruh masyarakat. Kita melayani masyarakat, bergotong-royong bersama. Seperti slogan KBRS,” ujar Eri.
Eri kemudian menjabarkan visi ekonomi ke depannya. Katanya, warga Surabaya, UMKM, dan para seniman, harus mendapat keuntungan dari majunya investasi di Surabaya. Eri mengaku sudah teken kontrak dengan para pengusaha, untuk melibatkan warga, UMKM, dan seniman dalam pekerjaan, konsumsi, sampai kegiatan.
“Kalau Pemkot, hotel, mall ada rapat atau ada acara, fardhu ‘ain, wajib memakai UMKM Surabaya. Kualitasnya tak kalah dengan produk ternama. Kalau nggak mau pakai dari Surabaya, tinggal copot saja pimpinannya karena sudah ada perjanjian,” katanya.
JawaPos.com – Sejumlah fakta kembali terungkap jelang putusan sidang kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang merugikan negara hingga RP 16,8 triliun.
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya periode 2008 – 2018 yang kini berstatus terdakwa, Hary Prasetyo mengakui, untuk bisa menjalankan perusahaan selama 10 tahun dirinya bersama mantan Direktur Utama Jiwasraya, Hendrisman Rahim telah melakukan sejumlah rencana atau contigency plan.
“Kondisi yang memaksa Kami melakukan (contigency plan). Suatu diskresi Direksi untuk bertindak atas sebuah kondisi keuangan Jiwasraya yang abnormal,” kata Hary dalam agenda sidang di PN Jakarta Pusat dalam lanjutan sidang Tipikor kasus Jiwasraya, Selasa (29/9).
Sebagai dampak dari pelaksanaan rencana cadangan, imbuh Hary, bersama Hendrisman yang kini juga berstatus terdakwa direksi pun melakukan manipulasi laporan keuangan atau window dressing.
Manipulasi laporan keuangan dilakukan dengan menampilkan laporan keuangan yang selalu sehat kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) yang kini bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian BUMN.
“Tentunya kondisi Jiwasraya yang sebenarnya diketahui oleh regulator, bahkan oleh BPK. Sangat tidak mudah menjaga laporan keuangan untuk tetap “solvent” meski sempat dilakukan revaluasi aset pada 2013. Apakah hal tersebut dikatakan semu? Betul, tapi tidak ada pilihan lain,” ujar Hary menjelaskan.
Seperti diketahui, di dalam persidangan kasus dugaan korupsi, Hary Prasetyo dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan secara bersama-sama dengan terdakwa lainnya sehingga merugikan negara hingga RP 16,8 triliun.
Hary diketahui menerima suap oleh terdakwa lainnya pada saat Jiwasraya menempatkan portofolio investasi perusahaan yang dananya diperoleh dari premi yang disetor pemegang polis.
Dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan, Hary terbukti menerima uang sebesar Rp 2,4 miliar,mobil Toyota Harrier senilai Rp 550 juta, hingga mobil Marcedes-Benz E Class senilai Rp 950 juta, serta tiket perjalanan bersama istri menonton konser Coldplay ke Melbourne (Australia).
Tak hanya itu, Hary juga menerima fasilitas pembayaran biaya jasa konsultan pajak Hary Prasetyo dari Joko Hartono selaku pihak terafiliasi terdakwa Heru Hidayat sebesar Rp 46 juta. Dari bukti ini, Jaksa Penuntut Umum meminta majelis hakim menjatuhkan pidana seumur hidup dengan denda Rp 1 miliar.
“Menuntut supaya hakim pengadilan menyatakan terdakwa Hary Prasetyo secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sebagaimana dakwaan primer,” kata Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2020).
JawaPos.com – Jaksa Pinangki Sirna Malasari akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).
Dalam persidangan itu, jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Pinangki merasa keberatan lantaran didakwa menerima suap USD 500 ribu dari buronan Djoko Tjandrao.
“Persidangan berjalan seperti biasanya, agendanya adalah eksepsi dari penasehat hukum terdakwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum,” kata Humas PN Jakarta Pusat, Bambang Nurcahyono dikonfirmasi, Rabu (30/9).
Sementara itu, tim kuasa hukum Pinangki, Aldres Napitupulu menyampaikan akan menyampaikan hal-hal yang janggal di dalam surat dakwaan. Salah satunya mengenai tuduhan dimana dalam dakwaan kesatu dituduh menerima sejumlah uang, tapi dalam dakwaan ketiga dituduh bermufakat jahat.
“Mengenai tuduhan kepada Ibu Pinangki dimana dalam dakwaan kesatu dituduh menerima sejumlah uang, tapi dalam dakwaan ketiga dituduh bermufakat untuk memberi uang tersebut kepada pejabat yang tidak disebutkan siapa dan apa jabatannya,” tegas Aldres.
Sebelumnya dalam dakwaan JPU, Pinangki Sirna Malasari didakwa menerima uang senilai USD 500 ribu dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal ini dilakukan agar Djoko Tjandra bisa lepas dari eksekusi pidana penjara kasus hak tagih Bank Bali.
“Terdakwa Pinangki Sirna Malasari telah menerima pemberian atau janji berupa uang USD 500.000 dari sebesar USD 1.000.000 yang dijanjikan Djoko Soegiarto Tjandra sebagai pemberian fee,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kemas Roni membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/9).
Pemberian suap terhadap Pinangki dilakukan untuk mengurus fatwa hukum di Mahkamah Agung. Hal itu agar Djoko Tjandra tidak bisa dieksekusi dalam kasus hak tagih Bank Bali, sehingga bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana penjara.
Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain itu, Pinangki juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Untuk pemufakatan jahat, Pinangki didakwa melanggar Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 88 KUHP.
JawaPos.com – Dalam publikasi terbaru bertema From Containment to Recovery yang dirilis baru-baru ini, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 akan berada pada rentang -2 persen sampai dengan -1,6 persen. Ini merupakan pertumbuhan negatif pertama kali dalam dua dekade terakhir.
Publikasi ini sekaligus merevisi perkiraan World Bank sebelumnya, yang dirilis Juni lalu, sebesar 0 persen. “Secara umum, outlook Bank Dunia ini masih sejalan dengan asesmen pemerintah terkini yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada dalam rentang -1,7 persen dan -0,6 persen,” jelas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, Selasa (29/9).
Di samping World Bank, beberapa institusi internasional lainnya juga telah menyampaikan outlook perekonomian Indonesia 2020 terkini, yakni Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) dengan perkirakan sebesar -1 persen, dan OECD sebesar -3,3 persen.
Bank Dunia menilai berbagai faktor akibat eskalasi pandemi Covid-19, seperti pembatasan mobilitas, peningkatan risiko kesehatan, dan pelemahan ekonomi global telah memberikan tekanan terhadap permintaan domestik, baik aktivitas konsumsi maupun investasi. Di sisi lain, kondisi permintaan domestik yang masih relatif lemah tersebut menahan indikator makro lainnya tetap terjaga, yakni inflasi sebesar 2,1 persen dan defisit neraca transaksi berjalan sekitar 1,3 persen terhadap PDB.
Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia pada 2021-2022 akan melalui proses pemulihan meskipun masih dibayangi risiko dan tantangan terkait keberhasilan penanganan pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi pada 2021 diprediksi berada dalam rentang 3 persen sampai dengan 4,4 persen. Sedangkan pada 2022 diprediksikan di angka 5,1 persen.
“Angka perkiraan tersebut mempertimbangkan adanya dampak baseline yang rendah, serta adanya penurunan potensi pertumbuhan -0,6 poin persentase (percentage point) dibandingkan kondisi sebelum pandemi, konsekuensi dari investasi dan produktivitas yang lebih rendah,” kata Febrio.
Di samping indikator ekonomi, Bank Dunia juga menunjukkan asesmen indikator kesejahteraan, khususnya angka kemiskinan ekstrem yang diproyeksi kembali meningkat untuk pertama kalinya sejak 2006. Kemiskinan ekstrem meningkat dari 2,7 persen pada 2019 menjadi 3 persen pada 2020 (berdasarkan garis kemiskinan USD 1,9 per kapita per hari – 2011 PPP).
Sedangkan ambang batas tingkat kemiskinan USD 3,2 dan tingkat kemiskinan USD 5,5 (Paritas Daya Beli/PPP) tidak digunakan oleh BPS untuk mengukur kemiskinan karena pendekatan yang dipakai oleh BPS adalah kemampuan penduduk dalam pemenuhan kebutuhan dasar (Basic Needs Approach).
Menurut rilis BPS, Covid-19 telah menyebabkan angka kemiskinan naik menjadi 9,8 persen pada Maret 2020. Angka kemiskinan ini mengembalikan level kemiskinan Indonesia seperti pada dua tahun silam.
Bank Dunia menekankan pentingnya upaya mitigasi pemerintah mengatasi lonjakan angka kemiskinan tersebut. “Sebagai respons pemerintah, mayoritas masyarakat kelompok 40 persen pendapatan terendah telah mendapat dukungan pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), baik dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS), bantuan/pembiayaan usaha, maupun subsidi listrik,” tambah Febrio.
Dia menjelaskan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 203,9 triliun atau sekitar 0,9 persen terhadap PDB untuk JPS. Bantuan ini bahkan tidak hanya menyasar masyarakat 40 persen terbawah namun juga kelas menengah yang terdampak melalui berbagai program, seperti Program Kartu Prakerja dan Program Padat Karya.
Hify Survey yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa terdapat 90 persen dari masyarakat 40 persen terbawah yang telah mendapatkan setidaknya satu jenis bantuan. Pemerintah menyadari bahwa implementasi program JPS perlu dilakukan secara optimal, tepat sasaran dan cakupan memadai untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan.
Menanggapi publikasi Bank Dunia tersebut, pemerintah memandang hal ini sebagai catatan dan masukan penting dalam upaya mendorong efektivitas implementasi dan evaluasi program pemulihan ekonomi nasional baik dalam penanganan pandemi maupun implementasi program-program dukungan pemerintah terhadap masyarakat dan dunia usaha.
JawaPos.com – Lebih dari 15 tahun, Aksi Cepat Tanggap (ACT) hadir melayani masyarakat di tengah rangkaian permasalahan umat yang datang silih berganti. Mengawali kiprah di ranah kebencanaan nasional pada 2005, ACT perlahan bertransformasi menjadi lembaga kemanusiaan yang juga fokus menangani krisis kemanusiaan global hingga pengentasan kemiskinan.
Visi besar terus diusung, yakni menjadi organisasi kemanusiaan global profesional berbasis kedermawanan dan kerelawanan masyarakat global untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan aksi nyata lembaga yang telah menjangkau lebih dari 50 juta penerima manfaat di Indonesia dan 50 negara, serta melibatkan sekitar 800 ribu donatur dan 540 ribu relawan.
Seiring dengan besarnya visi dan amanah publik yang diemban, ACT menambah nilai-nilai utama dalam kiprahnya membersamai masyarakat dunia. Nilai-nilai ini tergambar dalam logo baru ACT yang diluncurkan pada Senin (28/9).
Presiden ACT Ibnu Khajar menyampaikan, pembaharuan logo ACT tidak meninggalkan sejarahnya. Ia hanya menjadi lebih muda, lebih mewakili kondisi terkini, lebih sesuai dengan masanya. Karena logo adalah wajah dari sebuah brand yang memiliki nilai yang akan terus dipertahankan sepanjang hidupnya.
“Logo baru ACT merupakan penerjemahan makna rahmatan lil ‘alamin atau rahmat bagi semesta alam, yang menjadi visi besar lembaga ke depan dan sesuai kondisi terkini, lebih modern, dan global. Logo tersebut merepresentasikan tekad kami untuk mewujudkan peradaban yang lebih baik, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga hingga penjuru dunia. Kami ingin identitas baru ini dapat menggambarkan ACT sebagai lembaga yang lebih inovatif, modern, dan nyata kehadirannya di seluruh dunia dalam menyelesaikan permasalahan kemanusiaan,” terang Ibnu Khajar selaku Presiden Aksi Cepat Tanggap dalam acara peluncuran logo baru ACT di Menara 165, Senin (28/9).
Dalam logo baru ini, ada 15 nilai utama yang diusung. Belasan nilai tersebut antara lain tebarkan rahmat bagi semesta; cepat, total, tuntas; jauh dibantu, dekat apalagi; dekatkan semua pada Sang Pencipta; luaskan manfaat; perkuat kolaborasi; hapuskan kemiskinan; berjiwa relawan; bersamai bangsa yang dermawan; peradaban dunia yang lebih baik; beraksi lebih cepat; dekatkan yang lebih pada yang kurang; selamatkan manusia tanpa pandang bulu; tambahkan sedekah tumbuhkan berkah; dan cinta berbagi untuk sesama.
Aulia Ikhsan Fahdiat selaku Direktur Komunikasi Kreatif ACT menambahkan, logo baru ini diinspirasi oleh budaya lembaga yang antusias dan gesit dalam merespons bencana alam, konflik sosial, konflik kemanusian, dan masalah sosial ekonomi masyarakat. “Perubahan logo menjadi lebih modern membawa semangat baru bagi ACT untuk semakin masif dan semakin akseleratif.
Kesan gesit dimunculkan dari huruf A, C, dan T yang dibuat miring. Selain itu, simbol berjamaah juga diwujudkan dalam kedekatan antarhuruf. Posisi yang saling menempel ini juga memiliki makna kedekatan setiap insan dengan Sang Pencipta, donatur dengan penerima manfaat, serta berbagai elemen lain dalam mewujudkan peradaban yang lebih baik,” jelasnya.
Terakhir, dengan tetap menggunakan slogan “care for humanity”, identitas tersebut mencerminkan bahwa transformasi yang ada tidak mengurangi semangat kepedulian yang rendah hati bagi semua personel lembaga ACT dalam membersamai masyarakat dunia. Slogan ini juga ditempatkan pada posisi bawah untuk mewakili sifat rendah hati.
Pembaharuan logo ini pun diharapkan mampu mewujudkan visi besar lembaga dengan lebih luas. Tak hanya merefleksikan perjalanan kemanusiaan lembaga, namun juga menjalankan amanah mulia untuk mendedikasikan semua pengalaman dan pengetahuan sebagai lembaga swadaya masyarakat yang mengutamakan kemanusiaan dan meluaskan manfaat.
JawaPos.com–Kabupaten Ngawi dinyatakan berstatus zona oranye, yakni daerah berisiko sedang persebaran virus korona jenis baru (Covid-19). Berdasar pernyataan Pemkab Ngawi melalui laman resmi, status zona risiko kerawanan sedang itu, ditetapkan setelah muncul belasan kasus terkonfirmasi baru selama sepekan terakhir. Sedangkan pada Selasa (29/9) tercatat lima kasus konfirmasi baru.
”Saat ini status Kabupaten Ngawi dalam status risiko sedang (oranye). Perkembangan Covid-19 pada Selasa (29/9), di Ngawi ada penambahan lima pasien terkonfirmasi baru. Total menjadi 150 kasus,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi Yudono seperti dilansir dari Antara pada Selasa (29/9) malam.
Penambahan lima pasien baru Covid-19 tersebut berasal dari sejumlah kecamatan. Sesuai data, kelima kasus baru tersebut terinci masing-masing satu pasien dari Desa Purwosari dan Desa Pojok, Kecamatan Kwadungan, satu pasien dari Desa Puhti (Kecamatan Karangjati), satu pasien dari Desa Sukowiyono (Padas), dan satu pasien dari Desa Guyung (Gerih).
”Satgas Penanganan Covid-19 Ngawi telah melakuan pelacakan terhadap kontak erat pasien sesuai dengan prosedur yang ditetapkan,” ujar Yudono.
Dia meminta warga Ngawi tetap mematuhi protokol kesehatan karena pandemi Covid-19 masih berlangsung. Utamanya, warga wajib memakai masker jika beraktivitas di luar rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.
Berdasar peta sebaran Covid-19 di Ngawi pada Selasa (29/9), dari 150 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19, sebanyak 106 orang dinyatakan sembuh, 37 orang masih dalam proses penyembuhan dan isolasi di RSUD Soeroto Ngawi, serta tujuh orang meninggal dunia. Jumlah warga yang masuk kategori suspek bertambah dari 29 orang menjadi 36 kasus, sedangkan status probable dua orang.
JawaPos.com–Tenaga kesehatan yang terinfeksi positif Covid-19 di Aceh terus bertambah. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Aceh mencatat sekitar 400 tenaga kesehatan (nakes) terinfeksi positif Covid-19. Tujuh di antaranya telah meninggal dunia.
”Nakes kita yang positif Covid-19 ada 400 orang di seluruh Aceh. Yang meninggal tujuh orang, lima dokter, satu perawat, dan satu tenaga laboratorium,” kata Ketua IDI Aceh Safrizal Rahman seperti dilansir dari Antara di Banda Aceh, Selasa (29/9).
Dia menjelaskan, penambahan jumlah nakes yang terpapar Covid-19 karena perlindungan yang belum maksimal di setiap fasilitas kesehatan. Sehingga ada peningkatan penularan yang sangat signifikan terhadap paramedis yang bertugas di lapangan. Di samping itu, tenaga medis juga makhluk sosial yang harus bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, baik belanja pasar atau tempat-tempat keramaian lain sehingga memiliki risiko tertular di luar waktu kerja.
”Permasalahan utama kalau saya perhatikan adalah standar fasilitas kesehatan, bagaimana memberikan perlindungan kepada tenaga medisnya agar terhindari dari penularan Covid-19. Kemungkinan tertular ada dari tempat kerja dan luar tempat kerja. Rumah sakit perlu upaya perlindungan terhadap mereka dengan berbagai macam aturan saat menerima pasien-pasien,” kata Safrizal.
IDI menyarankan agar seluruh fasilitas kesehatan yang menangani Covid-19 di Aceh membuat ruang darurat berupa tenda yang terpisah dari rumah sakit seperti halnya dilakukan RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh. Agar setiap pasien yang masuk ke rumah sakit terlebih dahulu dilakukan skrining di tenda penapisan guna mendeteksi pasien mengarah ke Covid-19 atau tidak.
Sementara itu, seorang dokter spesialis paru pensiunan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Zainoel Abidin Banda Aceh T. Moead Zulkifli dinyatakan meninggal dunia karena terkonfirmasi positif Covid-19. Direktur RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh Azharuddin mengatakan, dokter senior T. Moead menghembuskan napas terakhir sekitar pukul 02.30 WIB dini hari (29/9) di ruang Respiratory Intensive Care Unit (RICU).
”Almarhum telah menjalani perawatan medis sekitar delapan hari di ruang RICU. Sebelum diboyong ke rumah sakit, almarhum memiliki gejala demam, sesak nafas, serta riwayat penyakit stroke. Setelah diperiksa ternyata memang positif Covid-19,” kata Azharuddin.
JawaPos.com – Terdakwa kasus ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ruslan Buton telah kembali ke Rutan Bareskrim Polri. Karena pada Kamis (1/10), Ruslan akan melanjutkan persidangan pemeriksaan dua saksi.
“Ruslan Buton akan melanjutkan persidangan hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 guna pemeriksaan saksi Husin Sihab dan Muanas Alaidid serta 1 saksi 1 anggota WAGroup APIB Riyanto Umar,” ungkap pengacara Ruslan Buton, Tonin Tachta Singarimbun dalam keterangannya kepada Pojoksatu.id (Jawa Pos Group), Selasa (29/9).
Ruslan Buton diketahui diberikan cuti selama 4 hari dari Jumat sampai Senin oleh Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan guna menghadiri pemakaman istrinya Almarhum Erna Yudhiana. Ruslan Buton berangkat dari kediamannya di Pasar Kulon Pandegelang menuju Rutan Bareskrim dengan pengawalan super ketat pada Senin (29/9) sekira jam 17.30 WIB.
“Bersama dengan JPU Rauf SH, Sigit SH dan TIM PH yang terdiri dari Advokat Ananta Rangkugo SH, Julianta Sembiribg SH dan Nikson siahaan SH yang dikawal oleh 3 anggota kepolisian,” kata Tonin.
Menurut Tonin, dalam suasana duka cita, Ruslan tetap tegar meninggalkan kedua anaknya yang kini sebatang kara itu. Dalam kepergiannya, tampak puluhan anggota RKS Trimatra, dan masyarakat melepas dengan penuh haru. “Ruslan masuk ke Rutan dengan menggunakan seragam Panglima Eks Trimatra yang masih dalam keadaan berduka cita,” ungkapnya.
Diketahui, Ruslan Buton dilaporkan oleh Cyber Indonesia ke Bareskrim Polri karena membuat pernyataan terbuka kepada Presiden Joko Widodo dalam bentuk rekaman suara. Dalam pernyataannya itu dia meminta Jokowi mundur dari jabatannya sebagai presiden demi menyelamatkan bangsa. Jokowi dianggap gagal memimpin Indonesia.
Bareskrim Polri kemudian menetapkan Ruslan Buton sebagai tersangka dalam kasus penyebaran informasi hoaks dan ujaran kebencian. Ruslan ditahan di Rutan Bareskrim per Jumat (29/5). Ruslan dijerat dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dilapis dengan Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana enam tahun dan atau Pasal 207 KUHP, dapat dipidana dengan ancaman penjara dua tahun. Dalam persidangan jaksa penuntut umum lantas mendakwa Ruslan Buton dengan empat pasal alternatif.
JawaPos.com–Penularan Covid-19 di wilayah Kabupaten Mimika, Papua, sudah dalam kondisi gawat darurat. Angka kenaikan kasus terus melonjak setiap hari.
”Kondisi di Mimika hari ini (29/9) sudah darurat. Berdasar laporan Direktur RSUD Mimika dan Direktur RSMM Timika, jumlah pasien Covid-19 meningkat dari rata-rata sebelumnya 15 orang per hari menjadi 20 orang per hari. Hal itu membuat fasilitas, terutama tempat tidur di rumah sakit penuh,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Reynold Ubra seperti dilansir dari Antara di Timika, Selasa (29/9).
Dia mengatakan, sesuai laporan pihak RSUD Mimika, saat ini ruang ICU sudah ditutup untuk dialihfungsikan melayani pasien Covid-19 dengan kondisi sedang hingga berat. Sementara ruang isolasi tekanan positif dan tekanan negatif RSUD yang menampung 63 pasien Covid-19 juga sudah penuh. Kondisi sama juga terjadi di RSMM Timika, salah satu rumah sakit swasta yang juga menangani pasien Covid-19. Adapun di selter Wisma Atlet Mimika Sport Complex saat ini menampung 70 pasien Covid-19 dengan kondisi dan gejala ringan.
Menurut dia, yang paling kritis saat ini yaitu kebutuhan gas medis. Kebutuhan per hari gas medis di RSUD Mimika dan RSMM Timika sebelum ada pandemi Covid-19 sekitar 20 tabung. Saat ini, kebutuhan per hari melonjak sampai 60 tabung.
”Produksi gas medis itu juga terbatas. Apakah sekarang Timika dalam kondisi darurat? Ya, kondisi kita sekarang seperti itu,” kata Reynold.
Untuk mengurangi beban kedua rumah sakit itu, kata dia, Dinkes Mimika berupaya melakukan rekayasa pelayanan kesehatan. Sehingga pasien Covid-19 tidak harus semuanya dirawat di rumah sakit. Namun bisa juga ditangani di puskesmas.
”Kami sudah melakukan pertemuan dengan puskesmas-puskesmas di zona merah dan kuning untuk meminta mereka membuka pelayanan ke luar,” ujar Reynold Ubra.
Beban pelayanan kesehatan yang meningkat pada kedua rumah sakit itu, kata dia, bukan hanya lantaran seluruh tempat tidur di ruang isolasi sudah terisi penuh pasien Covid-19, tetapi juga menyangkut kondisi mental, psikologis para tenaga kesehatan baik dokter, para medis, maupun penunjang medis.
”Dalam kondisi pasien menumpuk membuat beban kerja petugas kesehatan tambah berat. Kami tidak mau tenaga kesehatan kami yang jumlahnya sudah sangat terbatas ikut terpapar,” ucap Reynold Ubra.
Salah satu puskesmas di Mimika yang akan dipersiapkan menjadi rumah sakit darurat penanganan pasien Covid-19 dengan kondisi sedang yaitu Puskesmas Mapurujaya, Distrik Mimika Timur. Fasilitas di Puskesmas Mapurujaya cukup memadai dan bisa menampung hingga 25 orang pasien.
”Dinkes Mimika akan menempatkan dua tenaga dokter di Puskesmas Mapurujaya, salah satu di antaranya yaitu dokter spesialis penyakit dalam. Intinya kami akan membuat rekayasa agar pasien dengan gejala sedang tidak memenuhi rumah sakit sehingga pasien dengan gejala berat bisa tertolong. Kami tidak menghendaki orang yang sebetulnya bisa ditolong tapi akhirnya tidak bisa tertolong sampai dibiarkan meninggal dunia karena semua orang menumpuk di rumah sakit,” terang Reynold Ubra.
Hingga Senin (28/9) jumlah warga Mimika yang telah terpapar Covid-19 sudah mencapai 1.505 orang. Adapun pasien sembuh mencapai 1.018 orang, pasien meninggal sebanyak 16 orang, sementara pasien aktif baik yang sedang menjalani perawatan dan isolasi di rumah sakit, shelter maupun isolasi mandiri di rumah sebanyak 471 orang.
JawaPos.com–Pjs Bupati Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Buralimar menyatakan fokus mendorong pengembangan pariwisata Pulau Tambelan sebagai destinasi baru unggulan pada masa depan. Tambelan merupakan sebuah kecamatan terluar di Kabupaten Bintan. Untuk sampai ke sana membutuhkan waktu sekitar 24 jam dari pusat ibu kota Provinsi Kepri di Kota Tanjungpinang, dengan menggunakan transportasi kapal Pelni.
Saat ini, Tambelan sudah memiliki bandara sendiri. Sehingga, jarak yang ditempuh hanya sekitar 1,5 jam dari Tanjungpinang. Namun, penerbangan tidak setiap hari, cuma dua sampai tiga kali dalam seminggu dengan maskapai Susi Air.
”Sejauh ini hanya Susi Air. Mudah-mudahan ke depan ada maskapai lain yang berminat melayani penerbangan ke Tambelan,” kata Buralimar seperti dilansir dari Antara Selasa (29/9).
Buralimar mengibaratkan Tambelan sebagai kepingan surga tersembunyi di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri. Tambelan memiliki pulau-pulau, pantai, dan laut yang masih asri. Ditambah banyak spot memancing yang sangat bagus.
Menurut dia, Tambelan memang belum terdapat hotel. Tapi home stay dan rumah-rumah warga masih ada. Apalagi kultur masyarakat di sana begitu ramah dan terbuka bagi pendatang atau wisatawan.
”Kami bakal membenahi Pulau Tambelan secara bertahap. Selama ini jauh tertinggal dan terkesan dibiarkan. Daerah ini punya peluang besar untuk berkembang melalui sektor pariwisata,” ujar Buralimar.
Dia mencontohkan, pariwisata di Provinsi Papua yang jauh saja dikejar wisatawan mancanegara. Asal transportasi lancar setiap hari ke Tambelan. ”Saya optimistis, potensi wisata Tambelan ke depan jadi magnet bagi turis terutama dari Eropa, yang hobi berpetualang ke daerah kita,” ucap Buralimar.
JawaPos.com–Akademisi Universitas Indonesia (UI) Dosen Departemen Biostatistika dan Kependudukan FKM UI Iwan Ariawan memberikan penjelasan terkait alasan Covid-19 di Indonesia belum terkendali.
”Dengan memantau data terakhir pada kurva epidemi berdasar onset hingga 24 September, situasi pandemi Covid-19 di Indonesia masih belum menunjukkan tanda-tanda penurunan bahkan gelombang pertama masih terus berlangsung dan belum selesai,” kata Iwan Ariawan seperti dilansir dari Antara pada Selasa (29/9).
Iwan mengatakan cara paling tepat untuk mengendalikan kondisi saat ini adalah dengan melakukan PSBB yang lebih ketat. PSBB ketat mampu menurunkan risiko penularan Covid-19 hingga 50 persen. Saat Jakarta berada pada kondisi PSBB transisi, kasus Covid-19 kembali naik.
”Ini karena perbedaan aktivitas penduduk yang dilakukan saat PSBB ketat dan PSBB transisi. Dengan PSBB ketat dapat mengendalikan kasus Covid-19 di Jakarta meski tetap menunjukkan kasus baru tiap hari,” ujar Iwan.
Menurut dia, PSBB dapat berdampak dan bermanfaat apabila perilaku 3M (mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak), dan TLI (Tes, Lacak, dan Isolasi) senantiasa dilakukan.
”Berdasar penelitian, perilaku 3M terbukti dapat mencegah dan menurunkan risiko hingga di atas 50 persen, dengan catatan, perilaku 3M dilakukan dengan ketentuan dan berdasar pedoman yang benar,” ujar Iwan.
Sementara itu, tindakan tes, lacak, dan isolasi dapat bermanfaat jika dilakukan tak hanya mengejar banyaknya jumlah tes tapi juga memperhatikan cara yang benar dan tepat sasaran.
Sementara itu, Guru Besar Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM UI Ascobat Gani menyatakan, kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia masih belum terkendali. Pendekatan strategi lain yang tak boleh ditinggalkan adalah dengan melakukan strategi prevent. Di antaranya melakukan pencegahan melalui penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Germas, Jaga Jarak, hingga pelaksanaan karantina.
Menurut Ascobat, dari hasil tes yang dilakukan, positivity rate Indonesia berada pada angka 14,3 persen. Artinya setiap kerumunan sekitar 100 orang terdapat sekitar 15 orang yang dapat menularkan virus.
”Pelaksanaan testing atau surveilans harian sebagai proses deteksi di Indonesia masih mengalami masalah. Testing di Indonesia ada pada angka lebih kurang 21 ribu orang rata-rata per hari atau 165 ribu per minggu. Sedangkan jika melihat dari rekomendasi WHO adalah pada angka 267 ribu orang per minggu,” terang Ascobat Gani.
Tak hanya berbicara mengenai kapasitas sistem kesehatan, Ascobat menjelaskan, penduduk maupun pemerintah memiliki hak dan kewajiban masing-masing pada situasi pandemi saat ini. Penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kewajiban memelihara kesehatan dan kesehatan lingkungan. Pemerintah berhak untuk membuat dan melakukan penegakan peraturan tersebut dengan tidak lupa berkewajiban untuk memperhatikan kesehatan masyarakat dan mengendalikan wabah serta memberikan bantuan sosial akibat kebijakan dalam rangka mencegah persebaran Covid-19.
Ascobat mengungkapkan, dalam menyiapkan kapasitas sistem kesehatan harus dilakukan dengan pendekatan lintas sektor dengan menekankan pada sektor kesehatan masyarakat, manajemen kedaruratan, pengendalian perbatasan, pelabuhan, bandara, dan imigrasi, serta sektor transportasi.
JawaPos.com – Bagi siapa saja yang sedang dekat atau menjalin cinta dengan pria berzodiak Cancer, Anda sebaiknya mengetahui dulu karakternya. Cancer umumnya lahir pada 22 Juni sampai 22 Juli.
Dilansir dari Pink Villa, Selasa (29/9), pria Cancer itu sentimental, intuitif, perhatian dan setia. Mereka terlalu sadar untuk menyakiti orang yang mereka cintai dan tidak akan melakukan apa pun yang akan membuat mereka sakit. Mereka peduli dan berempati kepada semua.
Lebih baik mengetahui ciri-ciri kepribadiannya dan kemudian berusaha untuk menarik perhatiannya. Begini 5 kiat untuk menarik pria Cancer.
1. Cinta Keluarga
Pria Cancer mencintai keluarga mereka dan suka menghabiskan waktu bersama mereka. Jadi, cara terbaik untuk menarik pria Cancer adalah dengan menunjukkan cinta untuk keluarga Anda dan juga keluarganya. Tunjukkan rasa hormat dan cinta kepada ibunya untuk mendapatkan perhatiannya. Buat dia sadar bahwa keluarga juga penting bagi Anda.
2. Bersedia Jadi Tempat Curhat
Tunjukkan sisi peduli padanya. Buat dia mengerti bahwa Anda mempercayainya dengan membantuny untuk mendengarkannya. Dan selalu memberi nasihat kepadanya.
3. Aksi Lebih Dulu
Pria Cancer itu pemalu sehingga tidak bisa mengambil langkah pertama. Jadi, Anda harus mengambil langkah pertama untuk menarik pria Cancer dengan kepribadian yang kuat.
4. Patuh Tradisi
Pria Cancer suka mengikuti tradisi. Jadi, mereka tidak berteman dengan azas manfaat. Mereka ingin memberikan komitmen pada suatu hubungan dan serius tentang hal itu. Jadi, jika Anda mencari hubungan jangka panjang, carilah pria Cancer.
5. Harus Perhatian
Tunjukkan cinta dan perhatian. Cancer adalah zodiak pembimbing yang akan tertarik pada seseorang yang menunjukkan cinta, memanjakan, dan perhatian kepada mereka.
JawaPos.com – Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengaku, wabah pandemi Covid-19 telah menggerogoti kinerja bisnis mereka tahun ini. Sebab, daya beli masyarakat di pusat belanja mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dampaknya para pelaku usaha tak sanggup bertahan. Bahkan, banyak pelaku usaha yang harus mengambil keputusan pahit seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“Kondisi usaha pusat perbelanjaan semakin bertambah buruk akibat daya beli masyarakat yang merosot sangat tajam,” ujarnya Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APPBI, Alphonzus Widjaja dalam konferensi pers secara virtual, Senin (28/9).
Alphonzus Widjaja mengungkapkan, para pelaku usaha khususnya pusat perbelanjaan Indonesia akan mengalami resesi terlebih dahulu, sebelum pemerintah mengumumkan secara resmi resesi ekonomi nasional. Hal itu lantaran tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan merosot tajam selama beberapa bulan terakhir akibat pembatasan operasional demi menekan angka penyebaran covid-19.
“Awal bulan depan Pusat Perbelanjaan Indonesia harus memasuki masa resesi ekonomi dalam kondisi usaha yang sedang terpuruk,” tuturnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO). Banyak anggota HIPPINDO yang berguguran akibat tak mampu menutupi biaya operasional.
Pihaknya berharap, pemerintah dapat segera memberikan bantuan berupa stimulus atau subsidi lantaran sudah sangat sulit bagi mereka untuk bangkit. Sebab. Jika tidak segera diberikan bantuan maka akan semakin banyak anggota APPBI yang bertumbangan dengan penutupan gerai-gerai, dan pemutusan kerja karyawan secara massal.
“Sektor pendukung ritel terdiri dari berbagai ekosistem dari hilir ke hulu, mulai dari Industri, Produsen hingga jutaan UKM yang menjadi supplier maupun binaan ritel, vendor, pergudangan, logistik atau pengiriman, pusat perbelanjaan, dan lain-lainnya, apabila sektor ritel terdampak maka ekosistem di dalamnya juga akan terdampak,” tutupnya.
JawaPos.com – Versi resmi Android 11 sekarang tersedia. Tetapi ini bukan pembaruan yang langsung sempurna tanpa bug. Menurut laporan terbaru, pengguna mengalami bug atau serangkaian masalah yang merusak multitasking pada sistem ini.
Dilansir via Gizchina, bug di Android 11 dilaporkan sampai merusak kemampuan pengguna untuk menggeser ke atas dan melihat aplikasi yang baru-baru mereka digunakan. Ini adalah fitur yang sangat populer bagi banyak pengguna smartphone, sehingga tidak bisa luput dari perhatian.
Selain itu, bug pada Android 11 dilaporkan juga bahkan sampai membuat smartphone berkedip hitam dengan efek zoom yang aneh. Ini mencegah pengguna membuka aplikasi lebih jauh. Kesalahan multitasking muncul di semua perangkat Pixel yang diperbarui ke Android 11, termasuk Pixel 2, 3, 4, dan bahkan 4a.
Masalah ini tampaknya menjadi masalah yang tersebar luas dan ada laporan di berbagai platform. Banyak keluhan soal Android 11 dilaporkan di platform diskusi Reddit, Forum Komunitas Pixel, dan bahkan Forum Dukungan Android 11.
Apakah ada perbaikan cepat untuk masalah ini? Ya, beberapa pengguna untuk sementara “memecahkan” masalah ini hanya dengan mengunci dan membuka kunci perangkat mereka. Namun ini bukan solusi jangka panjang karena masalah tersebut dapat muncul kembali.
Untungnya, Forum Dukungan Android 11 (IssueTracker), Google telah menanggapi masalah ini. Perusahaan menyebut akan merilis perbaikan di pembaruan berikutnya.
Selain masalah multitasking dan layar hitam berkedip, ada laporan tentang aplikasi kamera yang mogok atau berhenti tiba-tiba di sistem terbaru Google. Seorang pengguna Pixel 3a yang memperbarui perangkatnya ke Android 11 menunjukkan bahwa setelah pembaruan, dia tidak dapat lagi menyimpan foto yang diambilnya.
Selain itu, saat beralih ke mode video, aplikasi kamera mengalami gangguan. Seorang pengguna Pixel 2 juga mengklaim bahwa kameranya bekerja dengan sangat baik sampai dia memperbarui ke Android 11 dua hari lalu.
Sekarang, kamera tidak bisa lagi bekerja. Ada keluhan layar hitam atau aplikasi langsung tertutup secara tiba-tiba. Baik mengosongkan cache atau memulai ulang ponsel tidak menyelesaikan masalah ini.
Sampai saat ini, belum ada konfirmasi bahwa masalah ini terkait dengan sistem terbaru Google. Seorang pengguna Pixel kembali dari sistem terbaru ke Android 10, tetapi masalahnya tidak hilang. Selanjutnya, melakukan reset pabrik juga tidak membantu. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Google terkait masalah ini.
JawaPos.com–Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Febri Ardiansyah menyatakan, AKBP Yogi Yusuf diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Dia diperiksa untuk tersangka Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya.
”Sudah periksa soalnya persiapan Djoko Tjandra dan AIJ. Untuk keterangan kesaksian Djoko Tjandra, Pinangki, dan AIJ,” kata Febri di Gedung Kejagung, Senin (28/9) malam.
Yogi diperiksa dalam kaitannya dengan sangkaan TPPU terhadap Pinangki. Sebab, Pinangki sempat meminta suaminya itu untuk menukarkan uang dolar ke money changer. ”Lebih kental untuk TPPU (Jaksa Pinangki),” tegas Febri.
Sebelumnya, Jaksa Pinangki disebut meminta suaminya AKBP Yogi Yusuf Napitupulu menukarkan uang USD 10.000 atau senilai Rp 147,1 juta melalui anak buahnya. Uang itu dari hasil suap Djoko Tjandra untuk pengurusan fatwa di Mahkamah Agung.
Berdasar surat dakwaan Jaksa Pinangki pada Rabu (23/9), nilai total keseluruhan penukaran mata uang yang dilakukan terdakwa pada periode 27 November 2019 sampai dengan 7 Juli 2020 adalah sebesar USD 337.600 menjadi mata uang rupiah sebesar Rp 4.753.829.000.
Selain itu, Pinangki juga turut membelanjakan uang dari Djoko Tjandra yang tersisa USD 450 ribu itu. Lantaran USD 50 ribu diberikan kepada Anita Kolopaking sebagai tanda jadi kuasa hukum Djoko Tjandra.
Pada November 2019 hingga Juli 2020, uang tersebut dibelanjakan untuk kepentingan pribadi Pinangki. Dalam dakwaan, Pinangki membelanjakan uang sejumlah Rp 1.753.836.050 atau Rp 1,7 miliar untuk satu unit BMW X5 dengan plat nomor F 214.
Selain itu, Pinangki juga membayarkan sewa apartemen di Amerika Serikat pada Desember 2019 senilai Rp 412,7 juta. Pembayaran itu dilakukan dengan cara setor tunai melalui rekening BCA. Pinangki juga disebut membelanjakan uang suap itu untuk pembayaran dokter kecantikan di Amerika Serikat yang bernama dokter Adam R. Kohler sebesar Rp 419,4 juta. Kemudian, untuk pembayaran dokter home care atas nama Olivia Santoso terkait perawatan kesehatan dan kecantikan serta rapid test sebesar Rp 176,8 juta.
Pinangki pun menggunakan uang itu untuk melakukan pembayaran kartu kredit di berbagai bank sejumlah Rp 467 juta, Rp 185 juta, Rp 483,5 juta, Rp 950 juta. Pembayaran itu dilakukan pada periode November 2019 hingga Juli 2020.
Pinangki juga tercatat melakukan lembayaran sewa apartemen The Pakubuwono Signature dari Februari 2020–Februari 2021 sebesar USD 68.900 atau setara Rp 940,2 juta. Terakhir, Pinangki membelanjakan uang haram dari Djoko Tjandra untuk membayar sewa Apartemen Darmawangsa Essence sebesar USD 38.400 atau setara Rp 525,2 juta.
Untuk TPPU, Pinangki didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
JawaPos.com – Upaya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang mengupayakan penemuan vaksin Covid-19 di awal 2021 mendatang memberikan harapan. Sebab, keberadaan vaksin Covid-19 tersebut diperlukan agar para pengusaha dapat menjalankan kegiatan bisnisnya di tengah pandemi saat ini.
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Mardani H. Maming mengatakan, adanya vaksin Covid-19 bisa membuat para pengusaha untuk tetap optimis. Menurutnya, cara tersebut tidak hanya dilakukan oleh Kementerian BUMN beserta jajarannya saja, tapi juga hampir sebagian besar pemerintahan di dunia.
“Kesehatan itu merupakan aspek yang sangat penting, langkah Pak Menteri BUMN sudah tepat dalam menyelamatkan kondisi kesehatan masyarakat. Itu yang sekarang saya lihat diupayakan oleh pemerintah,” ujarnya, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (29/9).
Menurut Mardani, upaya pemerintah Indonesia dalam menimbulkan optimisme masyarakat untuk berhasil melawan Covid-19, juga dilakukan hampir di seluruh pemerintahan negara lain. Hal tersebut dapat membuat masyarakat dan dunia usaha semakin optimis dan bersemangat.
“Pengusaha butuh solusi, tingkat uncertainty yang sangat tinggi saat ini sangat mengkhawatirkan. Langkah mendorong ketersediaan vaksin Covid-19 adalah langkah yang baik. Minimal upaya ini diperlukan untuk memberikan harapan pada dunia usaha,” ucapnya.
Tanpa adanya vaksin Covid-19, kata dia, kemungkinan besar akan banyak pengusaha yang kemudian menyerah dan menutup usahanya. Hal tersebut, dapat berakibat lebih fatal terhadap pertumbuhan ekonomi negara.
Hal senada dengan Ketua BPP HIPMI Bidang Perhubungan dan BUMN Arya Kuntadi yang mengatakan, jika core problem atau masalah kesehatan belum diselesaikan, tidak akan menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Namun, Arya menegaskan, meski sudah terdapat vaksin, masyarakat tetap harus mengikuti protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran Covid-19. Dengan pemakaian masker, penjagaan jarak, dan lainnya menjadi hal yang penting.
“Permasalahan utama adalah virusnya. Virus itu adalah musuh utama kondisi saat ini. Kita harus membasmi virus ini,” tuturnya.
Percepatan untuk vaksin, menurutnya, adalah solusi yang baik untuk saat ini. Langkah Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah baik dan tepat.
“Karena vaksin akan sangat membantu untuk penguatan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyebaran virus, serta dapat meningkatkan confidence terhadap aspek uncertainty. Hal tersebut sangat penting bagi pelaku usaha,” tutupnya.