Tolak PSBB Mikro, Jakarta Ngotot Lockdown

Jika anda butuh jasa pembuatan blog silahkan hubungi www.oblo.co.id

Tolak PSBB Mikro, Jakarta Ngotot Lockdown

JawaPos.com – Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memberlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) memicu pro-kontra. Pemerintah pusat ternyata tidak sepakat dengan keputusan tersebut.

Pemerintah pusat justru mementahkan ucapan Anies yang sebelumnya menyebut kapasitas rumah sakit (RS) di DKI dalam kondisi kritis. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, kapasitas fasilitas kesehatan di ibu kota masih mumpuni. ’’Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas. Pemerintah mempunyai dana yang cukup dan akan terus menambah kapasitas bed sesuai kebutuhan,’’ tegasnya dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, kemarin (10/9).

Airlangga kemarin memimpin rapat koordinasi KPCPEN bersama delapan gubernur dan para kepala daerah di DKI Jakarta dan sekitarnya. Turut hadir dalam rapat itu, antara lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Airlangga bahkan menjamin kapasitas kesehatan seluruh daerah, termasuk Jakarta, akan terus dioptimalkan. Dia mengatakan, pemerintah amat serius menanggulangi pandemi yang kini terjadi.

Dia juga menyebutkan bahwa para pegawai di kantor pemerintah akan tetap bekerja seperti yang diatur sebelumnya. Kegiatan produktif akan tetap dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. Pemerintah juga menggelar operasi yustisi untuk menegakkan kedisiplinan masyarakat. ’’Hal itu sudah diputuskan dalam rapat komite bersama Wakapolri dan Wakasad,’’ urai dia. Dalam rapat tersebut juga disepakati upaya untuk menyeimbangkan penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi.

Baca juga: Jika Jakarta Tidak PSBB Lagi, Begini Dampaknya

Saat menghadiri rakornas Kadin, Airlangga menyebut keputusan Anies menarik rem darurat sangat berpengaruh terhadap perekonomian. ”Kalau digas atau direm mendadak itu tentu harus kita jaga confidence publik. Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market,” ujarnya secara virtual kemarin.

Berdasar data yang dia terima, Airlangga menegaskan bahwa salah satu yang patut menjadi perhatian utama adalah persebaran Covid-19 di transportasi umum. Karena itu, Airlangga juga meminta Pemprov DKI Jakarta meninjau kebijakan ganjil-genap. ”Karena sebagian besar dari yang terpapar, berdasar data yang ada, 62 persen di RS Kemayoran basisnya akibat transportasi umum. Ini juga sudah disampaikan ke gubernur DKI,” tegasnya.

Selain Airlangga, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan kekhawatiran PSBB akan menjadi tekanan baru bagi sektor industri yang saat ini berusaha bangkit. DKI Jakarta punya andil besar dalam kegiatan ekonomi nasional dan berdampak pada industri-industri di daerah lain. ’’Ini tentu sedikit banyak kembali memengaruhi industri manufaktur di Indonesia, apalagi nanti diikuti provinsi lain yang kembali menerapkan PSBB. Kita lihat industri yang sudah geliat ini khawatir mendapat tekanan,” ujar Agus.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto ikut menyoroti dampak PSBB terhadap distribusi barang yang berpotensi terganggu. Mendag meminta jalur distribusi di setiap wilayah yang memberlakukan PSBB tetap berjalan. ”Karena PDB kita 50 persen konsumsi. Kalau distribusi ini tidak lancar, PDB kita akan terganggu,” tegas Mendag.

Di tengah memanasnya tensi antara Airlangga dan Anies, Jubir Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito memberikan penjelasan teknis. Berdasar kenaikan kasus selama empat pekan terakhir, terutama di DKI Jakarta, memang perlu pembatasan yang lebih ketat. ’’Bahkan, kalau perlu dilakukan pembatasan sosial berskala mikro (level RT/RW) karena informasi dan datanya bisa lebih spesifik,’’ terangnya di kantor presiden kemarin.

Pembatasan secara mikro akan membuat pencatatan menjadi lebih baik. Dengan begitu, tracing, testing, dan treatment juga bisa lebih baik. Tentunya dengan target utama daerah-daerah berzona merah.

Baca juga: Anies Cabut Masa Transisi, Mulai 14 September Berlakukan PSBB Total

Menurut Wiku, PSBB Jakarta seharusnya menjadi pelajaran bersama bagi semua pihak tanpa terkecuali. ’’Pembatasan aktivitas ini sudah seharusnya kita lakukan bersama sejak awal supaya bisa menekan kasus positif dan kematian,’’ ujarnya.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta terus melanjutkan rencana pemberlakuan PSBB mulai 14 September mendatang. Saat ini pemprov bersama jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) masih merumuskan aturan detailnya.

Sebelum merampungkan regulasi PSBB, Pemprov DKI berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah penyangga Jakarta. Koordinasi tersebut meliputi, antara lain, pembatasan keluar masuk Jakarta, kapasitas angkutan umum, bioskop, mal, dan tempat hiburan lain.

’’Regulasi (PSBB) sedang disusun, nanti disampaikan. Pelan-pelan kami selesaikan dulu soal makronya, hal-hal yang prinsip dulu, substansinya dulu. Ini terus kami koordinasikan dengan pemerintah pusat,’’ ujar Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta kemarin (10/9). Dia menegaskan, pada prinsipnya pemprov sangat memperhatikan petunjuk dari pemerintah pusat. ’’Kalau keinginan pemerintah daerah kan sudah disampaikan,’’ ujar Riza.

Terkait tanggapan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut anjloknya indeks harga saham gabungan (IHSG) dipicu pengumuman PSBB oleh DKI, Riza tidak menampik. Menurut dia, pemberlakuan kembali PSBB dipicu persebaran Covid-19 yang semakin tidak terkendali. Angka kematian meningkat serta ketersediaan tempat tidur di RS hampir penuh. ’’Kami mengutamakan keselamatan warga di Jakarta yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemudian juga sebagaimana arahan Pak Presiden bahwa kita mengutamakan keselamatan warga. Itu prioritas pemerintah pusat dan pemerintah DKI,’’ tegasnya.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

Tolak PSBB Mikro, Jakarta Ngotot Lockdown