Ketua DPW PPP Tak Segera Diumumkan, DPC Khawatir Dualisme

Jika anda butuh jasa pembuatan blog silahkan hubungi www.oblo.co.id

Ketua DPW PPP Tak Segera Diumumkan, DPC Khawatir Dualisme

JawaPos.com–Sejumlah pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) PPP dari 5 kabupaten/kota di Jatim mendatangi kantor Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP Jatim pada Kamis (1/7) sore. Mereka datang untuk menanyakan kepastian ketua DPW sesuai hasil Musyawarah Wilayah (Muswil) IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur yang dilaksanakan pada 31 Mei–1 Juni.

Ketua DPC PPP Surabaya Bukhori Imron mempertanyakan mengapa masih ada konflik pada masa pandemi. ”Ini kalau tidak Covid-19 kita sudah demo di depan DPW. Karena ini Covid-19 kita datang santun. Kita cuma mau tanya ke DPW, ini pengurusnya mana? Muswil sudah lewat sebulan, formatur sudah kerja selama 20 hari, pengurus belum ada. Kita datang untuk menanyakan nasib DPW, karena sudah demisioner, kantor ini kosong kepemimpinan,” ujar Bukhori Imron.

Akibat kekosongan pengurus DPW PPP Jatim, dia mengklaim, musyawarah cabang partai di  38 kabupaten/kota terancam mundur. ”Karena kita tahu forum Muswil saat itu sudah sesuai AD/ART. Lah terus apa lagi yang ditunggu, kita menerima siapa saja yang jadi ketua sesuai usul formatur saat Muswil, toh formatur sudah kerja. Nasib DPC gimana? Nasib partai gimana, karena kita didesak kader ranting, anak cabang, kita mau Muscab, kita terkatung-katung gini gimana?” tutur Bukhori Imron.

Menurut dia, makin lama SK kepengurusan dikeluarkan, besar kemungkinan akan terjadi dualisme. Untuk itu, dia meminta DPP PPP untuk segera menurunkan SK.

Bukhori Imron mengaku tidak bisa mendesak DPW, karena saat ini status pengurus telah demisioner alias kosong kepengurusan. Bahkan, dia bersama DPC lain di Jatim berencana menggeruduk ke DPP PPP.

”Kita diskusi, kalau tidak ada solusi. Situasi Covid-19, sudah bagus kita datang bersama ke Jakarta. Ini ada (pengurus) dari Sidoarjo, Sumenep, Bangkalan, Gresik, dan saya Kota Surabaya,” ucap Bukhori Imron.

Saat dikonfirmasi, salah satu Formatur hasil Muswil IX PPP Jatim Zulman Malaka mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan tugas untuk mengusulkan ketua yang baru. ”Jadi kita diberi waktu 20 hari. Bahkan sebelum 20 hari, kita sudah selesai pada 17 Juni. Kita sudah usulkan 4 nama calon ketua ke DPP dan diterima ada Wakil Ketua Arsul Sani. Hanya saja kenapa sampai sekarang belum turun, biasanya formatur menyampaikan, SK itu diturunkan langsung,” urai Zulman Malaka.

Zulman mengaku, DPP sempat mendapatkan surat kaleng. Padahal, meski SK belum diturunkan, pihaknya sudah memberi kabar dan informasi jelas. Surat kaleng itu mengatasnamakan pengurus DPC PPP di Jatim.

”Surat itu isinya keberatan pelaksanaan Muswil IX. Seharusnya sekelas DPP, tidak perlu merespons surat kaleng itu. Malah DPP membuat surat permohonan atas dasar surat kaleng itu, nah itu yang aneh. Ada apa di DPP, tidak ada petunjuk sama sekali dari pusat,” ujar Zulman.

DPW PPP Jatim menggelar Muswil ke-9 pada 30 Mei–1 Juni di Surabaya. Saat itu, disepakati ada 7 formatur untuk menentukan ketua DPW PPP Jatim beserta pengurusnya. Yakni Erma Lena mewakili unsur DPP, Musyafak Noer mewakili unsur DPW, kemudian dari unsur DPC diwakili Zeiniye (Situbondo), Salim Quraisy (Probolinggo), Zulman Malaka (Sidoarjo), Khoirul Anam (Bojonegoro), dan Agus Zunaedi (Blitar). Penetapan Tim Formatur tersebut dilaksanakan dan dipilih sesuai AD/ART tata cara pemilihan formatur, dengan sistem tertutup.

”Kalau perlu kita duduki DPP ada apa? Seharusnya dengan pengalaman dulu (dualisme) itu, kita sudah dewasa,” kata Zulman.

Ketua DPW PPP Tak Segera Diumumkan, DPC Khawatir Dualisme