Nasib SMP Praja Mukti setelah Kalah Bersengketa di Pengadilan

Jika anda butuh jasa pembuatan blog silahkan hubungi www.oblo.co.id

Nasib SMP Praja Mukti setelah Kalah Bersengketa di Pengadilan

Sengketa antara pemkot dan SMP Praja Mukti menyimpan kisah pilu. Puluhan pendidik terkena imbasnya. Mereka tiga bulan tidak gajian. Apalagi mendapat tunjangan hari raya (THR). Meski begitu, para guru itu ikhlas akan nasib mereka. Yang penting, siswa tetap mendapatkan pendidikan.

WAHYU ZANUAR BUSTOMI, Surabaya

SATU per satu orang tua/wali murid masuk ke pelataran sekolah. Mereka bergantian menunggu antrean. Tujuannya berbeda-beda. Ada yang mengambil materi pelajaran. Ada juga yang menyelesaikan problem administrasi anaknya. Yang jelas, mereka tidak sedang mengurus penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Keluar masuk orang tua murid di SMP Praja Mukti memang sudah biasa. Sebab, mereka sengaja dilibatkan dalam pembelajaran online. Khususnya, bagi siswa yang belum memiliki gadget.

Selain itu, sebagian wali murid mengurus tunggakan SPP.

Sekilas, para orang tua murid itu seperti sedang mendaftarkan sekolah anaknya. Sebab, mereka datang berduyun-duyun. Namun, sebenarnya tidak. SMP Praja Mukti hingga sekarang belum menerima pendaftaran siswa baru. Penyebabnya tidak lain imbas sengketa dengan pemkot.

Sengketa itu terjadi sejak 2017. Pihak yayasan dianggap menggunakan lahan milik pemkot. Konflik tersebut masuk meja hijau. Bahkan, putusannya sudah inkracht alias berkekuatan hukum tetap. Yakni, lahan SMP Praja Mukti berdiri di atas tanah pemkot. Hasilnya, tahun ini sekolah tidak boleh membuka PPDB.

Dispendik Surabaya sebenarnya sudah lama melarang SMP Praja Mukti membuka PPDB. Hanya, saat itu belum ada hasil konkret. Maklum, waktu itu jumlah siswanya sangat banyak. Memindahkanya tentu susah.

SMP Praja Mukti berdiri di atas lahan seluas 3.000 persegi. Lokasinya berada di Jalan Kupang Segunting III, Tegalsari. Sekolah itu berdiri sejak puluhan tahun silam.

Selama terjadi konflik, banyak cerita pilu. Bukan hanya soal nasib ratusan siswa yang kini masih bersekolah di sana. Melainkan juga terkait kesejahteraan guru dan karyawan sekolah tersebut.

Gaji para guru dan karyawan di sana dicicil. Bahkan, tidak jarang telat. Alih-alih mendapat THR saat Lebaran kemarin, mereka malah sudah tiga bulan ini belum digaji. Hanya, para tenaga kependidikan itu tak mau ambil pusing. Mereka sudah ikhlas. Sebab, di benak mereka yang penting adalah nasib siswa. ’’Saya ikhlas menjadi guru,’’ kata Kepala SMP Praja Mukti Achmad Rochim.

Rochim sudah mengabdi 28 tahun di SMP Praja Mukti. Kalau hanya urusan materi, dia mungkin telah lama keluar. Sebab, selama menjadi kepala sekolah, gajinya terbilang rendah. Meski tak diperinci secara detail, dia mengatakan bahwa gajinya jauh di bawah upah minimum kota (UMK).

Namun, hal itu tidak masalah bagi Rochim dan 26 guru lainnya. Mereka sudah terlalu cinta dalam pengabdian. Dedikasinya diberikan untuk para siswa. Hanya, kata dia, beberapa guru yang masih muda keluar. Sebab, mereka harus mencari gaji yang lebih baik. Tentu mereka ingin dapur tetap mengepul.

Masa bakti para tenaga pengajar di SMP Praja Mukti tidaklah sebentar. Sebagian besar sudah puluhan tahun mengajar di sana. Banyak cerita pilu. Terutama selama konflik dengan pemkot. Tidak sedikit istri guru yang menanyakan gaji suaminya kepada Rochim. Namun, Rochim tak bisa berbuat banyak.

Pada 2017, biaya operasional pendidikan daerah dan nasional dibekukan. Padahal, anggaran tersebut digunakan untuk biaya operasional sekolah. Nah, gaji guru diperoleh dari uang SPP siswa. Parahnya, banyak SPP siswa yang menunggak lama. Alhasil, SMP Praja Mukti kesulitan finansial.

Bahkan, untuk menggaji karyawan seperti cleaning service, para guru harus mencari donasi. Termasuk melibatkan para istri guru. Rochim menjelaskan, saat ini terdapat total 136 siswa. Perinciannya, 80 siswa kelas VIII dan 56 siswa yang saat ini naik ke kelas IX. ’’Anak-anak ini yang sekarang kami pikirkan,’’ terangnya.

Para guru sudah ikhlas akan nasib mereka. Mereka juga tak mau memikirkan soal sengketa antara yayasan dan pemkot. Apa pun hasilnya, para guru siap. Termasuk adanya putusan inkracht beberapa minggu lalu. ’’Saya tidak peduli. Yang penting, siswa masih bisa sekolah,’’ ungkap Rochim.

Dia menuturkan, fokus sekolah saat ini adalah mengantarkan ratusan siswa yang duduk di kelas VIII dan IX itu agar bisa lulus. Terkait PPDB, pihaknya menunggu kejelasan dari pemkot. Kalaupun dilarang, Rochim tidak akan mempersoalkannya.

Bahkan kalau SMP Praja Mukti dinonaktifkan, para guru juga tidak mempermasalahkan. Hanya, nasib ratusan siswanya harus jelas. Sebab, memindahkan siswa ke sekolah lain juga tidak mudah. Hal itu dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya soal ekonomi.

Para orang tua/wali murid di SMP Praja Mukti bukan dari golongan ekonomi mapan. Melainkan masyarakat menengah ke bawah. Maklum, SMP Praja Mukti dikenal dengan biaya yang murah. Setiap tahun jumlah siswa yang mendaftar cukup tinggi.

Menurut Rochim, pihaknya lebih berfokus pada nasib siswa dan pendidik. Karena itu, dia berharap bisa bertemu dengan wali kota dan kepala dispendik untuk bersama-sama mencari jalan keluar. Tujuannya tak lain membahas masalah tersebut. ’’Orientasi kami di sini pengabdian, bukan komersial,’’ terangnya.

Baca Juga: Sepuluh Tahun Menikah, Istri Akui Dua Anaknya dari Pria Lain

Meski begitu, nasib tenaga pengajar, khususnya yang masih muda, juga perlu diperhatikan. Terlebih ada beberapa guru yang menjadi tulang punggung keluarga. Jika dibiarkan, itu tentu menyedihkan. ”Sekali lagi, fokus kami mengajar, bukan soal sengketanya,’’ jelasnya.

Nasib SMP Praja Mukti setelah Kalah Bersengketa di Pengadilan