Posko Desa Jadi Ujung Tombak PPKM

Jika anda butuh jasa pembuatan blog silahkan hubungi www.oblo.co.id

Posko Desa Jadi Ujung Tombak PPKM

DPR Desak Pemerintah Jamin Keamanan Data Peserta Vaksinasi

JawaPos.com – Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak akan berhasil tanpa peran serta masyarakat. Karena itu, fokus pemerintah saat ini adalah mendorong penambahan posko-posko desa sebagai salah satu ujung tombak pelaksanaan PPKM.

Hingga 3 September lalu, ada 51.498 posko desa yang terbentuk di 13 provinsi. ”Ikhtiar ini dalam rangka memastikan terlaksananya kebijakan penanganan Covid-19 di tingkat desa,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dari sisi regulasi, pembentukan posko desa dipayungi oleh Permendagri Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM di tingkat mikro, yaitu tingkat desa/kelurahan.

Kebijakan PPKM dijalankan pemerintah sejak Januari 2021. Aturan itu berkali-kali diperpanjang dengan nama yang berbeda. Mulai PPKM, PPKM mikro, penebalan PPKM mikro, PPKM darurat, hingga PPKM level 3 dan 4. Hari ini pemerintah akan kembali mengumumkan perpanjangan PPKM. Namun, daerah-daerah yang level kritisnya turun bakal diberi sejumlah kelonggaran.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meninjau kesiapan Stadion Lukas Enembe di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua, yang akan digunakan untuk PON XX. Airlangga mengimbau seluruh Forkopimda Papua untuk terus menekan jumlah kasus Covid-19. Terlebih, penyelenggaraan PON XX tinggal menghitung hari. Hingga kemarin, kasus aktif di beberapa daerah juga masih terbilang tinggi.

Kendati terjadi perbaikan level asesmen di Kabupaten Dogiyai dan Keerom, ada kenaikan level di Kabupaten Lanny Jaya (dari level 1 ke 3). ”Saya titip ke jajaran forkopimda supaya tingkat kasus ini bisa diturunkan dalam 1–2 minggu ke depan,” ujarnya.

Airlangga menjelaskan, jumlah kasus aktif di Provinsi Papua per 3 September masih mencapai 12.378 kasus. Meningkat 6,8 persen jika dibandingkan dengan 9 Agustus lalu. ”Papua memiliki jumlah kasus aktif terbesar kedua (di luar Jawa-Bali), di bawah Provinsi Sumatera Utara yang sebanyak 19.422 kasus,” jelasnya.

Meski demikian, secara umum di tingkat nasional terjadi penurunan kasus aktif di daerah luar Jawa-Bali. Yakni, di wilayah Sumatera (-48,41 persen), Nusa Tenggara (-71,20 persen), Kalimantan (-60,25 persen), serta Maluku-Papua-Papua Barat (-29,26 persen).

Positivity rate di Papua tercatat masih tinggi. Terutama di Kabupaten Supiori (60 persen) dan Mamberamo Tengah (33,3 persen). Karena itu, jumlah testing masih harus ditingkatkan. Capaian testing yang tinggi hanya di Kabupaten Boven Digoel dan Kota Jayapura. Di dua daerah tersebut, capaiannya sudah lebih dari 80 persen.

Jika dilihat dari zonasi risiko, Provinsi Papua termasuk zonasi risiko sedang (zona oranye). Terdapat 15 kabupaten/kota dengan risiko rendah (zona hijau) dan 14 kabupaten/kota dengan risiko sedang. Sementara itu, BOR Provinsi Papua tercatat 36 persen, di atas BOR nasional (22 persen). Di sejumlah kabupaten/kota, BOR masih di atas 50 persen. Terutama di Lanny Jaya dan Mappi (100 persen) serta Mimika, Tolikara, Boven Digoel, dan Jayawijaya (>50 persen).

Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yakin Indonesia bisa melewati masa sulit karena memiliki dua modal sosial yang kuat. Yakni, gotong royong dan kolaborasi. Dia pun mengapresiasi upaya semua pihak yang bahu-membahu tanpa lelah. ”Siapa pun bisa berupaya, bahu-membahu menghadapi pandemi Covid-19,” ucapnya.

Menurut dia, setiap individu memiliki peran. Disiplin prokes sudah amat berarti di masa sekarang ini. Saling mengingatkan masyarakat yang lengah menjalankan protokol kesehatan juga penting. ”Semua terlihat sederhana dan bisa dilakukan siapa saja. Tapi, sesungguhnya itu amat berarti dalam menghadapi pandemi,” katanya.

Dari Senayan, komisi IX kembali menyoroti keamanan data masyarakat yang telah divaksin. Jangan sampai insiden kebocoran terjadi pada data-data vaksinasi. Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati menyebut isu vaksinasi masih sangat dinamis. Meski banyak yang bersedia divaksin, jumlah warga yang menolak vaksin juga cukup tinggi. Hal itu harus menjadi peringatan bagi pemerintah agar lebih berhati-hati dengan data masyarakat untuk menjaga kepercayaan.

”Pemerintah harus menjaga jangan sampai ada peristiwa atau kebijakan yang bisa melemahkan antusiasme publik. Data vaksinasi Presiden Joko Widodo bisa bocor dan terungkap ke publik. Ini menimbulkan banyak pertanyaan soal keamanan data vaksinasi,” jelas Mufida kemarin (5/9).

Apalagi, sekarang data vaksinasi menjadi salah satu syarat yang dibutuhkan masyarakat untuk mengurus banyak hal. ”Saat banyak tempat mensyaratkan sertifikat vaksin, maka keamanan data publik setelah vaksinasi menjadi hal yang wajib dilindungi,” tegas politikus PKS itu.

Pakar telematika Roy Suryo meminta sistem aplikasi Peduli Lindungi diperbaiki. Menurut dia, aplikasi tersebut sangat mudah dibobol. ”Bahkan oleh orang awam yang bukan ahli teknologi informasi,” tuturnya.

Salah satu sistem yang dia sorot adalah mudahnya orang mengakses sertifikat vaksin. Cukup dengan memasukkan tanggal lahir dan NIK. Saat ini informasi tanggal lahir dan NIK sangat mudah dicari di internet. Jadi, mudah pula bagi seseorang untuk membuka sertifikat vaksinasi Covid-19 milik orang lain. ”Hal itu jelas konyol. Siapa pun bisa saja memasukkan data orang lain dan mencetak kartu vaksin orang lain tanpa verifikasi lebih dulu,” imbuhnya.

Menurut dia, sistem Peduli Lindungi harus bisa mendeteksi bahwa orang yang masuk untuk mengakses sertifikat vaksin adalah orang yang bersangkutan. Bukan orang lain yang hanya berbekal NIK, tanggal lahir, atau nama lengkap seseorang.

Roy menuturkan, sistem verifikasi untuk akses dokumen sertifikat vaksin bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, lewat kewajiban memasukkan one-time password (OTP) yang dikirim via SMS atau WhatsApp (WA) ke nomor ponsel milik orang yang bersangkutan. Bisa juga dengan double protection melalui kode yang dikirim via e-mail terverifikasi atau sejenisnya.

Posko Desa Jadi Ujung Tombak PPKM