Komisi XI: Fit and Proper Test Calon Anggota BPK Profesional

Jika anda butuh jasa pembuatan blog silahkan hubungi www.oblo.co.id

Komisi XI: Fit and Proper Test Calon Anggota BPK Profesional

JawaPos.com – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Achmad Hatari, mengakui gelaran uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 15 calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) sedianya digelar Selasa 7 September 2021 namun ditunda.

Kata dia, penundaan tersebut karena padatnya agenda, salah satunya Paripurna DPR yang membahas berbagai isu strategis, kemudian diputuskan ditunda. Ada tiga isu strategis yang dibahas dalam Paripurna, diantaranya Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020.

Kemudian Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce dan Laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

“Sebenarnya dimulai tadi, tapi karena tadi ada paripurna kemudian kita cancel pada besok, jam 10 kita mulai. Kita berusaha besok sampai dengan sore untuk menyelesaikan fit and proper test bagi sembilan calon anggota BPK,” ujar Achmad Hatari kepada wartawan, Rabu (8/9).

Oleh karena itu, Komisi IX DPR rencanaya melakukan fit and proper test pada Rabu 8 September 2021 ini. Kata dia, fit and proper test tersebut membagi tiga sesi bagi sembilan calon anggota BPK. Sesi pertama tiga orang, sesi kedua tiga orang dan sesi ketiga tiga orang, sehingga secara keseluruhan di hari pertama sebanyak sembilan calon anggota BPK.

Untuk hari kedua atau Kamis 9 September 2021, lanjut Hatari, uji kelayakan dan kepatutan digelar untuk enam sampai tujuh calon. Secara keseluruhan, calon anggota BPK adalah 16 orang. Belakangan, saat diputuskan di DPD RI, satu calon dinyatakan mengundurkan diri karena sakit yakni Mulyadi.

“Hari kedua kita selesaikan untuk tujuh orangnya. Jadi setelah tujuh orang, selesainya kita melakukan pemilihan, siapa yang terbanyak memperoleh suara, ya dia terpilih,” katanya..

Legislator Fraksi Nasdem itu menekankan, Komisi XI tidak mau masuk dalam ranah hukum terkait pencalonan I Nyoman Suryadnyana dan Harry Z Soeratin. Komisi Keuangan DPR dalam melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan calon BPK ditekankan dia berpatokan pada Undang-Undang tentang BPK RI.

“Tetap ikut (I Nyoman Suryadnyana dan Harry Z Soeratin-Red), karena sudah ada fatwa dari MA. Agar menjalankan sesuai dengan UU BPK. Dalam UUD pertama sudah secara de facto sudah tercantum dalam Undang-Undang BPK,” jelasnya.

Ia menuturkan, alur atau mekanisme dalam seleksi calon anggota BPK. Di mana sebelumnya diseleksi dan diteliti oleh DPD RI dan hasilnya diserahkan kepada Presiden. Dari Istana Kepresidenan kemudian diserahkan kembali ke Pimpinan DPR RI untuk selanjutnya diteruskan ke Komisi XI. “Kami baru menerima itu, satu minggu yang lalu,” ungkapnya.

Diungkapkan juga usai kedua fit and proper test hari kedua, nantinya akan ketahuan siapa yang lolos menjadi Calon Anggota BPK. Pada tahap akhir ini, setelah fit and proper test, seluruh anggota Komisi XI akan mengikuti rapat untuk melakukan pemilihan. “Jadi malamnya sudah ketahuan siapa yang terpilih,” sebutnya.

Hatari menambahkan proses kali ini adalah rekrutmen pejabat yang profesional dan melalui mekanisme politik di DPR RI.

Hatari berujar jika Komisi XI DPR tidak akan terjebak dengan isu-isu dan tekanan yang dilakukan pihak-pihak tertentu dalam proses uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK RI. Selama dua hari fit and proper test diharapkan semua berjalan dengan lancar dan tidak lagi ada penundaan.

“Mudah-mudahan besok lancar dan tidak tertunda lagi, sehingga dapat segera selesai. Karena waktunya satu bulan sebelum mengakhiri masa jabatan itu sudah ada penggantinya,” pungkasnya.

Komisi XI: Fit and Proper Test Calon Anggota BPK Profesional