Tahun Depan Pemerintah Fokus Pemulihan Ekonomi

Jika anda butuh jasa pembuatan blog silahkan hubungi www.oblo.co.id

Tahun Depan Pemerintah Fokus Pemulihan Ekonomi


JawaPos.com – Pemulihan ekonomi akibat Covid-19 menjadi pekerjaan utama yang harus dibereskan pemerintah pada tahun depan. Ekonomi yang serba diliputi ketidakpastian tentu menjadi tantangan terbesar yang harus dihadapi.

Kondisi itu membuat pemerintah mengusung RAPBN 2021 dengan tema Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. Presiden Joko Widodo menekankan, RAPBN harus mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik. Juga, efektivitas pemulihan ekonomi nasional serta kondisi stabilitas sektor keuangan.

’’Kita harus fokus mempersiapkan diri menghadapi tahun 2021. Ketidakpastian global maupun domestik masih akan terjadi,’’ ujarnya saat membacakan pidato RAPBN 2021 dan nota keuangan di gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, kemarin (14/8).

Khusus untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN), pemerintah akan menggelontorkan dana Rp 356,5 triliun pada tahun depan. Mantan wali kota Solo itu memerinci, anggaran tersebut digunakan untuk enam sasaran.

Pertama, penanganan kesehatan sebesar Rp 25,4 triliun. Anggaran itu digunakan untuk pengadaan vaksin Covid-19, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk pekerja bukan penerima upah (PBPU).

Kedua, untuk perlindungan sosial masyarakat menengah ke bawah. Anggaran Rp 110,2 triliun digunakan untuk program keluarga harapan, kartu sembako, kartu prakerja, serta bansos tunai.

Ketiga, anggaran sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Anggaran yang disediakan Rp 136,7 triliun. ”Ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi,’’ jelasnya.

Keempat, dana PEN digunakan untuk memberikan dukungan kepada UMKM sekitar Rp 48,8 triliun. Hal itu melalui subsidi bunga KUR, pembiayaan UMKM, penjaminan, serta penempatan dana di perbankan.

Kelima, pembiayaan korporasi sekitar Rp 14,9 triliun. Anggaran itu diperuntukkan lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan.

Keenam, insentif usaha dengan anggaran sekitar Rp 20,4 triliun. Bantuan akan disalurkan melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan PPh impor, dan pengembalian pendahuluan PPN.

Baca juga: Sidang Tahunan MPR, Hanya Sepertiga Anggota yang Bisa Masuk


Tahun Depan Pemerintah Fokus Pemulihan Ekonomi