Tingkatkan Daya Beli, Sekjen MUI: Bantuan Bisa Uang Tunai Bukan Barang

Jika anda butuh jasa pembuatan blog silahkan hubungi www.oblo.co.id

Tingkatkan Daya Beli, Sekjen MUI: Bantuan Bisa Uang Tunai Bukan Barang

JawaPos.com – Sekertaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas turut berkomentar terkait adanya kementerian yang belum maksimal menyerap anggarannya, seperti diungkap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Anwar, hal ini berdampak pada perekonomian masyarakat.

“Hal ini tentu saja sangat beliau sesalkan. Karena semestinya para pembantu beliau tersebut sudah tahu apa yang akan dilakukan tetapi ternyata tidak demikian. Ini tentu saja telah membuat sang presiden benar-benar menjadi jengkel,” kata Anwar Abbas dalam keterangannya, Selasa (30/6).

Anwar menuturkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah disediakan cukup besar baru terserap sedikit. Dia memandang, uang yang beredar di tengah masyarakat tentu masih sangat kecil, sehingga ekonomi masyarakat belum bisa menggeliat.

“Hal ini tentu saja sangat kita sesalkan. Karena akibat dari tindakan tersebut telah memperburuk citra dari pemerintah terutama dalam hal ini adalah presiden,” beber Anwar.

Oleh karena itu, Anwar mengharapkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju hendaknya benar-benar tersentak dengan pernyataan presiden tersebut. Secepatnya melakukan langkah strategis dan inovatif untuk memperbaiki keadaan ekonomi rakyat.

“Sehingga daya beli masyarakat kita harapkan akan bisa meningkat,” ujar Anwar.

Anwar menegaskan, agar tujuan tersebut bisa cepat terwujud maka diharapkan bantuan dari pemerintah terhadap rakyat miskin tidak diberikan berupa barang, tapi berupa uang. Karena dengan itu mereka bisa berbelanja ke warung kecil di sekitar rumahnya.

“Sehingga kehidupan ekonomi dari rakyat kecil benar-benar tertolong dan itulah yang kita harapkan,” tukasnya.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi meluapkan kemarahannya kepada jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, karena dinilai tidak maksimal menangani persoalan akibat pandemi virus korona atau Covid-19. Ungkapan itu disampaikan dalam rapat paripurna yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6).

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyoroti soal penyerapan anggaran di Kementerian Kesehatan. Jokowi menyebut, anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp 75 triliun, namun yang baru dicairkan 1,53 persen.

Dia memandang, anggaran yang dibelanjakan kementerian akan membuat uang beredar di masyarakat semakin banyak dan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat.

Selain bidang kesehatan, Jokowi juga menyinggung penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang belum maksimal 100 persen. Dia meminta para menterinya bekerja lebih keras untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya,” imbuh Jokowi.

Saksikan video menarik berikut ini:

 

 

 

Tingkatkan Daya Beli, Sekjen MUI: Bantuan Bisa Uang Tunai Bukan Barang