Pimpin Rapat Pelayanan Publik, Wapres Ingatkan Jangan Antikritik

Jika anda butuh jasa pembuatan blog silahkan hubungi www.oblo.co.id

Pimpin Rapat Pelayanan Publik, Wapres Ingatkan Jangan Antikritik

JawaPos.com–Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin rapat soal pelayanan publik bersama seluruh pemerintah daerah (Pemda) se-Kalimantan Timur di Samarinda pada Selasa (2/11). Dalam kesempatan itu wapres minta pelayanan publik jangan antikritik.

Pada rapat itu, Ma’ruf didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor. Rapat itu dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kalimantan Timur serta bupati dan wali kota di bawahnya.

Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan arahan supaya perbaikan dan evaluasi pelayanan publik terus dilanjutkan. ”Pelayanan publik harus bersikap terbuka akan kritik dan aspirasi masyarakat. Selain itu terus berperilaku anti korupsi,” kata Wapres Ma’ruf Amin.

Menurut dia, pelayanan publik adalah ujung keberhasilan reformasi birokrasi. Dengan pelayanan pubublik yang baik, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran masyarakat diperlukan untuk menciptakan pelayanan publik yang baik.

Wapres menjelaskan, masyarakat dapat menjalankan fungsi kontrol dan masukan untuk memotivasi perbaikan pelayanan publik. Keterlibatan masyarakat juga bisa membuat pelayanan publik terus berinovasi.

”Dinamika masyarakat menuntut pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah,” kata Ma’ruf Amin.

Untuk itu, penyelenggaraan pelayanan publik ke depan harus semakin sederhana dan kompetitif. Seiring penggunaan teknologi yang kian luas. Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik, mendorong pelayanan yang efektif, efisien, cepat, dan responsif. Selain itu juga tidak boleh ada pungutan liar (pungli).

Salah satu upaya meningkatkan pelayanan publik adalah dengan mendirikan mal pelayanan publik (MPP). Di dalam Perpres 89/2021 tentang penyelenggaraan MPP, mewajibkan setiap kabupaten dan kota mendidikan MPP.

”MPP harus melayani seluruh pelayanan perizinan dan non-perizinan,” ucap Ma’ruf.

Ma’ruf berpesan MPP harus menyediakan pelayanan secara langsung, pelayanan secara elektronik, pelayanan mandiri, atau pelayanan bergerak. Di seluruh Indonesia saat ini, ada 45 unit MPP. Dia bersyukur di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan sudah memiliki MPP. Dia berharap upaya ini diikuti seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.

Pimpin Rapat Pelayanan Publik, Wapres Ingatkan Jangan Antikritik