Mengintip ’’Bilik” Pengaduan Fraksi di DPRD Kota Surabaya

Jika anda butuh jasa pembuatan blog silahkan hubungi www.oblo.co.id

Mengintip ’’Bilik” Pengaduan Fraksi di DPRD Kota Surabaya

Sebagai lembaga yang mewakili suara rakyat, kantor DPRD Kota Surabaya tak pernah sepi orang mengadu. Fraksi-fraksi sampai kewalahan. Satu per satu masalah diselesaikan. Ada yang selesai di tingkat fraksi. Ada pula yang berlanjut ke rapat dengar pendapat.

ARIF ADI WIJAYA, Surabaya

SETUMPUK kertas berserakan di ruang rapat Fraksi PSI. Ada satu amplop cokelat yang masih tersegel. Isinya, puluhan pengaduan warga Kutisari. Ketua Fraksi William Wirakusuma bersama empat stafnya menyortir pengaduan tersebut satu per satu. Yang dianggap prioritas dan mendesak didahulukan.

Citra, staf Fraksi PSI, sibuk memilah dokumen. Mendiskusikan satu masalah dengan tiga temannya. ’’Kalau pengaduan biasa seperti paving atau jalan kampung yang rusak, kami selesaikan di fraksi. Tinggal berkoordinasi dengan dinas terkait,” kata William.

Namun, namanya warga. Pengaduan yang masuk tidak selalu masalah infrastruktur. Tidak selalu juga masalah pendidikan dan kesehatan atau kesejahteraan masyarakat. Masalah privat pun masuk ke bilik pengaduan fraksi.

Salah satunya, masalah rumah tangga warga Tenggilis Mejoyo. Saat itu ada sepasang suami istri yang sedang bertengkar. Karena sama-sama tidak mau mengalah, keduanya melapor ke dewan. Kebetulan, masalah tersebut masuk ke Fraksi PSI.

Di ruang fraksi, dua orang paro baya itu dihadirkan. Ada William bersama anggota Fraksi PSI Josiah Michael yang menjadi mediator. ’’Aduh wes ampun. Sampai gegeran di ruang fraksi. Teriak-teriak sama-sama tidak mau mengalah,” kata William.

Pria yang juga anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya itu menambahkan, yang menjadi sumber masalah adalah pembagian harta gono-gini. Sebab, keduanya hendak bercerai.

Fraksi PDI Perjuangan tidak kalah sibuk. Fraksi yang terdiri atas 15 anggota dan pimpinan dewan itu juga tidak pernah sepi. Pengaduan masyarakat yang masuk setiap hari mencapai ratusan. Mulai masalah pendidikan, kesehatan, sampai utang piutang.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am mengatakan pernah menerima pengaduan yang sama dengan Fraksi PSI. Yakni, adanya suami istri yang bertengkar. Bukan pembagian gono-gini yang menjadi pemicu masalahnya. Sumber masalah adalah persoalan utang piutang. ’’Karena tidak besar, ya kami bantu selesaikan,” ujarnya.

Ada pula pengaduan soal sengketa tanah salah seorang warga Tambaksari. Ghoni mengaku masalah tersebut memang cukup kompleks. Karena itu, fraksi mengusulkannya untuk dirapatkan di komisi. ’’Kami bahas dalam hearing. Wis ngalah-ngalahi pengadilan,” kata Ghoni, lantas tertawa.

Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Surabaya Mahfudz menilai masyarakat tidak bisa disalahkan soal pengaduan yang macam-macam. Sebab, citra anggota dewan di mata masyarakat adalah orang yang bisa menyelesaikan semua masalah. ’’Meskipun kami punya batasan wewenang, warga berpikirnya dewan ini bisa melakukan apa saja,” tuturnya.

Mahfudz mengaku pernah disambati warganya soal sound system untuk kampung. Hal itu tidak bisa diakomodasi melalui kegiatan reses maupun musrenbang (musyawarah rencana pembangunan). Namun, warga tidak mau tahu. Yang penting, mereka membutuhkan alat pengeras suara untuk senam. ’’Yo wes tak tukokno dewe. Piye maneh,” ucapnya.

Ada pula yang datang ke kantor dewan untuk meminta pekerjaan. Keluhan itu yang paling banyak masuk. Mahfudz pun bingung menjawab keluhan tersebut. ’’Datang-datang tanpa surat pengaduan langsung bilang, Pak, gak onok penggawean ta iki. Wes suwe nganggur,” ujar Mahfudz.

Di fraksi lain, keluhan yang aneh-aneh juga ditampung. Baik Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat-Nasdem, maupun PAN-PPP. Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menilai sejak dulu kantor dewan memang selalu menjadi jujukan warga untuk mengeluh. Hal itu wajar. Sebab, anggota legislatif memang diamanahi sebagai penyambung lidah rakyat.

Baca Juga: Diduga Buat Laporan Fiktif, Aktor Senior Mark Sungkar Didakwa Korupsi

Artinya, masalah apa pun yang disampaikan harus didengarkan dan dicarikan solusinya. Meski wewenangnya terbatas, anggota dewan bisa menggunakan relasinya di pemerintah kota maupun instansi lain. Tanpa melanggar aturan, solusi untuk warga yang sambat pasti bisa dicarikan. 

Saksikan video menarik berikut ini:

Mengintip ’’Bilik” Pengaduan Fraksi di DPRD Kota Surabaya