Ada Temuan BPK, Plt Gubernur Evaluasi OPD Pemprov Sulsel

Jika anda butuh jasa pembuatan blog silahkan hubungi www.oblo.co.id

Ada Temuan BPK, Plt Gubernur Evaluasi OPD Pemprov Sulsel

JawaPos.com–Pemprov Sulsel akan mengevaluasi organisasi perangkat daerah (OPD). Itu dilakukan menyusul temuan BPK terkait tiga OPD yang mengalami tekor.

Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman seperti dilansir dari Antara di Makassar mengatakan, evaluasi tersebut sebagai upaya mendorong perbaikan prosedur tatanan penganggaran menjadi lebih baik ke depan. Upaya itu sekaligus mendorong ketertiban dan pelayanan yang semakin meningkat bagi bagi masyarakat banyak.

”Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LHP) BPK Perwakilan Sulsel atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulsel Tahun Anggaran 2020,” tutur Andi Sudirman Sulaiman pada Selasa (1/6).

Dia menjelaskan, ada beberapa catatan BPK atas pemeriksaan laporan keuangan dan laporan kinerja Pemprov Sulsel untuk tahun 2020. Salah satunya temukan tiga OPD yang tekor pada kas bendahara atau adanya sisa kas yang merupakan kas di bendahara pengeluaran, yang belum disetorkan ke kas daerah sampai 31 Desember 2020.

”Catatan dari BPK ini akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi dan pemeriksaan lebih lanjut untuk OPD terkait,” ucap Andi Sudirman Sulaiman.

Menurut dia, pemeriksaan yang dilakukan tersebut atas rekomendasi dari inspektorat. Sehingga, kejadian tersebut diharapkan tidak berulang kembali pada tahun ini. Serta membentuk tim kerja yang lebih baik dan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan sistem pemerintahan.

”Kami butuh penguatan tim TAPD serta OPD. Tindak lanjut dalam 60 hari akan ditegasi untuk selesaikan dan jika ditemukan pelanggaran akan mengacu pada rekomendasi. Sanksi akan diberikan sesuai rekomendasi inspektorat,” ujar Andi Sudirman Sulaiman.

”Ini juga menjadi warning untuk semua OPD. Sebagai pejabat negara, harus hati-hati. Setiap rupiah yang masuk ataupun yang keluar harus dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya untuk orang banyak,” tambah dia.

Ada Temuan BPK, Plt Gubernur Evaluasi OPD Pemprov Sulsel