June 21, 2020 at 10:10AM - Kerja Sama PDAM Senilai Rp 7 Miliar tanpa Sepengetahuan DPRD Gresik -

Jika anda butuh jasa pembuatan blog silahkan hubungi www.oblo.co.id

Kerja Sama PDAM Senilai Rp 7 Miliar tanpa Sepengetahuan DPRD Gresik

JawaPos.com – Kasus dugaan korupsi proyek pipanisasi PDAM bakal terus menggelinding. Kasus itu terkait dengan pemasangan pipa di kawasan Menganti dengan anggaran yang mencapai Rp 7 miliar. Salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut diduga melakukan kerja sama dengan pihak ketiga tanpa izin. Termasuk, tanpa sepengetahuan DPRD Gresik.

Padahal, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017, kerja sama untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) harus melibatkan beberapa lembaga. Di antaranya, Kementerian PUPR, Kemenkeu, pemerintah daerah, termasuk DPRD. Nah, mengacu ketentuan itu, semestinya PDAM berkoordinasi dengan instansi terkait. Sebab, air merupakan sektor sentral.

”Dalam hal ini, kami dari komisi II selaku mitra kerja BUMD sama sekali tidak tahu sebelumnya. Jadi, jangankan dimintai persetujuan, pemberitahuan pun tidak ada,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Gresik Syahrul Munir.

Menurut dia, sangat wajar kerja sama BUMD itu harus melibatkan pihak legislatif. Sebab, PDAM merupakan perusahaan daerah yang modalnya juga bersumber dari APBD. Selain ada pertimbangan agar proyek SPAM tersebut tepat sasaran, juga memudahkan pihak legislatif untuk melakukan fungsi pengawasan. ”Karena modalnya juga dari APBD, pertanggungjawabannya harus jelas. Jika dari awal prosedurnya sudah salah, ada yang tidak beres,” ucapnya.

Munir juga belum mengetahui bentuk kerja sama proyek SPAM antara pihak ketiga dan PDAM Giri Tirta tersebut. Apakah sistem build-operate-transfer (BOT) atau bagaimana. ”Bagaimana kami tahu, wong kami tidak mendapatkan pemberitahuan,” ungkapnya.

Politikus muda PKB itu pun kembali menyinggung laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) PDAM 2019 yang terasa mengganjal. Yakni, pendapatan non-air dengan nilai Rp 12,7 miliar dan pendapatan di luar usaha yang mencapai Rp 989 juta. Padahal, bisnis intinya penjualan air. Namun, ternyata nilai pendapatan di luar usaha cukup besar.

Pihaknya juga menggarisbawahi data kebocoran yang terjadi dalam lima tahun terakhir. Yakni terhitung sejak 2015 hingga 2019. Jumlahnya cukup fantastis. Rata-rata kebocoran mencapai 20 persen dari total produksi yang sebesar 31 juta-35 juta meter kubik. Hal tersebut menjadi salah satu indikator bahwa pemeliharaan atau pengawasan tidak dilakukan dengan baik.

Seperti diberitakan kemarin, Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik disebut-sebut sedang mengendus dugaan penyimpangan dalam proyek pipanisasi di wilayah Menganti. Tepatnya proyek pipa PDAM mulai Pasar Menganti hingga perumahan Green Land, Desa Laban. Nilai proyeknya disebut lebih dari Rp 7 miliar. Pihak kejari juga sempat membongkar sebagian proyek tersebut.

Komisi II DPRD Gresik juga pernah menyoroti proyek pipanisasi tersebut. Anggota dewan menduga pemasangan pipa itu kurang dalam. Selain itu, mereka menyoal rekondisi jalan yang dikerjakan asal-asalan. Padahal, jalan tersebut merupakan aset daerah. Yang mengherankan, proyek itu belum diserahterimakan dan rekondisi jalan masih menjadi tanggung jawab pelaksana proyek, tetapi perbaikan dilakukan oleh pemkab melalui dinas pekerjaan umum dan tata ruang (DPUTR).

Sebelumnya, penyidik jauh-jauh hari juga memanggil sejumlah saksi. Termasuk, jajaran direksi PDAM. Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Gresik Dymas Adji Wibowo ketika dimintai konfirmasi oleh Jawa Pos menyebutkan bahwa pihaknya memang telah melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan data proyek tersebut. Berdasar hasil pulbaket dan data sementara yang didapat, anggaran proyek itu menggunakan dana pengembang.

Sementara itu, Direktur Utama PDAM Siti Aminatus Zahriyah menampik kabar tersebut. Dia mengklaim, semua kontrak kerja sama yang dilakukan sudah sesuai prosedur seperti yang diatur dalam PP 54/2017. ”Beberapa juga sudah kami sampaikan dalam rapat bersama komisi II,” ungkap Risa, panggilan akrabnya.

Bahkan, dia menyebut pembuatan kontrak ataupun kerjasama dengan pihak ketiga tidak harus mendapat persetujuan dari legislatif. “Sifatnya cukup mengetahui saja. Yang pasti, sejak saya menjabat, tidak ada kerjasama yang melanggar prosedur,” tutupnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

Kerja Sama PDAM Senilai Rp 7 Miliar tanpa Sepengetahuan DPRD Gresik