Prabowo Ingin Beli Alutsisa 1.760 T, PSI: Rakyat Sedang Kesulitan

Jika anda butuh jasa pembuatan blog silahkan hubungi www.oblo.co.id

Prabowo Ingin Beli Alutsisa 1.760 T, PSI: Rakyat Sedang Kesulitan

JawaPos.com – Rancangan Peraturan Presiden (PERPRES) tentang alat pertahanan dan keamanan (Alpahankam) yang sedang disusun oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dinilai terlalu ambisius.

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Isyana Bagoes Oka menyatakan, rencana anggaran untuk belanja alutsista sejumlah Rp 1.760 trilliun sepertinya terlalu bombastis. Sehingga tidak memperhatikan kondisi Indonesia yang saat ini sedang mengalami pandemi Covid-19.

“Ini cenderung tidak memperhatikan kondisi keuangan negara dan rakyat yang sedang kesulitan di masa pandemi ini,” ujar Isyana kepada wartawan, Senin (7/6).

Meski pihak Kemenhan menyatakan ini dalam bentuk pinjaman luar negeri, tetap saja di masa pandemi ini mengambil utang untuk keperluan senjata dirasa tidak tepat dan tidak sesuai dengan kebutuhan nasional.

“Saat ini yang kita butuhkan adalah vaksin dan stimulan untuk UMKM, agar roda ekonomi rakyat bisa bergerak,” kata nya.

“Bayangkan kita sedang menghadapi virus tapi kita justru berhutang untuk beli senjata, bagaimana rasionalisasinya?,” tambahnya.

PSI juga mengkritik transparansi rencana utang dan belanja alutsista oleh Kemenhan. Rakyat seharusnya bisa tahu.

“Kita itu sudah punya road map tentang Minimum Essential Force (MEF) kebutuhan alutsista nasional. Tiba-tiba muncul rencana utang ribuan triliun tanpa publik tahu akan beli senjata jenis apa, di mana dan bagaimana prosesnya? Kemenhan harus jelas apakah belanja itu sudah sesuai dengan road map MEF yang sudah dicanangkan. Supaya rakyat bisa kontrol,” ungkapnya.

Baca juga: Prabowo Disebut akan Belanja Alutsista Rp 1.760 Triliun dari Utang

PSI secara tegas menolak rancangan Perpres ini. Sebab tidak elok pada masa pandemi Covid-19 pemerintah malah memiliki utang besar.

“PSI menolak rancangan Perpres Alpahankam ini, selain karena tidak sensitif di masa pandemi, dilakukan dengan menambah utang negara, juga karena prosesnya tidak transparan,” pungkasnya.

Prabowo Ingin Beli Alutsisa 1.760 T, PSI: Rakyat Sedang Kesulitan