Tito Kembali Peringatkan Daerah Percepat Realisasi Belanja APBD 2021

Jika anda butuh jasa pembuatan blog silahkan hubungi www.oblo.co.id

Tito Kembali Peringatkan Daerah Percepat Realisasi Belanja APBD 2021

JawaPos.com–Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali mengingatkan pemerintah daerah agar mempercepat realisasi belanja yang masih tersisa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021. Percepatan itu diperlukan mengingat Tahun Anggaran 2021 akan segera berakhir.

Tito menegaskan, percepatan realisasi belanja APBD merupakan salah satu arahan presiden. Sama halnya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), realisasi belanja APBD juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Menurut Tito, belanja daerah akan mendorong bertambahnya jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat. Dampaknya, daya beli dan konsumsi di tingkat rumah tangga juga akan meningkat. Selain itu, belanja APBD juga dapat menstimulus dunia usaha atau pihak swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19.

Berdasar data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) per 25 November, tren 3 bulan terakhir, yakni dari September, Oktober, dan November, total belanja daerah secara nasional adalah Rp 814,54 triliun atau 64,52 persen. Angka itu masih di bawah total belanja daerah secara nasional pada 2020 di kurun waktu yang sama, yaitu sebesar Rp 837,18 triliun atau 67,98 persen.

”Untuk belanja provinsi pada 2021 sebesar Rp 270,58 triliun atau 69,59 persen, masih di bawah belanja provinsi pada 2020, yaitu Rp 258,05 triliun atau 70,70 persen,” kata Tito.

Selain itu, belanja kabupaten pada 2021 adalah Rp 444,02 triliun atau 62,58 persen, masih di bawah belanja kabupaten pada 2020 yang mencapai Rp 474,34 triliun atau 66,92 persen. Untuk realisasi belanja kota pada 2021 baru mencapai angka Rp 99,94 triliun atau 60,89 persen. Capaian itu juga masih di bawah belanja pada 2020 yang mencapai Rp 104,79 triliun atau 66,41 persen.

Tito menyebutkan, sejumlah provinsi yang realisasi belanjanya masih terbilang rendah, di bawah 70 persen, seperti Provinsi Papua, Sulawesi Barat, Papua Barat, Jambi, Kalimantan Utara, Aceh, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.

Sedangkan kabupaten dengan realisasi belanja terendah, di bawah 50 persen, yakni Kabupaten Yalimo, Mamberamo Raya, Mahakam Ulu, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Kupang, Muna, dan Takalar. Kemudian, kota dengan realisasi belanja di bawah 50 persen, yakni Kota Ambon, Balikpapan, Tanjung Balai, Banda Aceh, Bandar Lampung, Sorong, Bandung, Kota Banjar, dan beberapa kota lain.

”Waktu yang tinggal satu bulan ini, seluruh pemda bisa memaksimalkan capaian target belanja yang sudah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021,” tegas Tito.

Plh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni membeberkan sejumlah strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam mempercepat realisasi belanja. Di antaranya mengoptimalkan pencapaian target kinerja setiap perangkat daerah, mempercepat realisasi Bantuan Sosial (Bansos), Jaring Pengaman Sosial (JPS), mempercepat pencairan insentif tenaga kesehatan, dan penggunaan anggaran bidang kesehatan lainnya.

”Daerah perlu juga meninjau ulang program dan kegiatan yang berpotensi tidak terserap dan/atau diindikasikan memiliki daya serap rendah, untuk dialihkan kepada program atau kegiatan yang menjadi prioritas utamanya untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi beserta dampaknya,” ungkap Fatoni.

Untuk mendorong percepatan realisasi APBD, Kemendagri pun melakukan monitoring dan evaluasi realisasi APBD setiap minggu. Bahkan, Ditjen Bina Keuda, lakukan evaluasi harian dengan melibatkan sekretaris daerah kabupaten/kota beserta jajarannya secara virtual, terutama bagi daerah-daerah yang realisasi serapan anggarannya rendah.

Fatoni menambahkan, Kemendagri juga menerjunkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Ditjen Bina Keuda ke daerah untuk memantau percepatan realisasi belanja tersebut. ”Untuk mempercepat realisasi belanja APBD pada Tahun Anggaran 2022 dan periode mendatang, Kemendagri membangun kerja sama dengan LKPP dalam hal pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dalam hal ini pengadaan dilaksanakan secara lebih awal atau pengadaan dini di lingkup pemerintah daerah,” ucap Fatoni.

Tito Kembali Peringatkan Daerah Percepat Realisasi Belanja APBD 2021