Kiai Said Tegaskan PBNU Taat Aturan Pemerintah Terkait Jadwal Muktamar

Jika anda butuh jasa pembuatan blog silahkan hubungi www.oblo.co.id

Kiai Said Tegaskan PBNU Taat Aturan Pemerintah Terkait Jadwal Muktamar

JawaPos.com–Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj menegaskan akan taat mengikuti aturan pemerintah soal jadwal Muktamar NU. Rencananya muktamar tersebut digelar pada 23–25 Desember.

”Saya ikuti pemerintah, sesuai jadwal. Kalau pemerintah memundurkan atau tidak mengeluarkan izin. Katanya mau ada PPKM level 3. Panitia akan taat pemerintah,” kata KH Said Aqil Siradj seperti dilansir dari Antara di Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis (18/11).

Dia mengakui, persiapan Muktamar NU masih belum 100 persen. Masih banyak yang belum diselesaikan termasuk di lokasi Muktamar NU di Provinsi Lampung.

”Sudah 65 persen persiapan Muktamar NU, masih banyak yang belum diselesaikan. Aula saja belum jadi,” kata KH Said Aqil Siradj.

Terkait dengan sejumlah calon yang santer dikabarkan maju termasuk dukungan dari sejumlah PCNU di Jawa Timur kepada calon lain, dia mengatakan tidak ada masalah. ”Tidak apa-apa,” kata dia.

Dia menyatakan datang ke Kediri, selain menghadiri acara peresmian masjid di Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Lirboyo, juga menghadiri acara wisuda yang digelar di Aula Muktamar, Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri.

Sejumlah nama santer diajukan menjadi calon Ketua Umum PBNU. Calon yang dikabarkan maju adalah KH Said Aqil Siradj yang juga adalah Ketua Umum PBNU saat ini. Dia tidak keberatan jika diajukan lagi menjadi calon Ketua Umum PBNU untuk ketiga kalinya.

Nama lain adalah KH Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya. Saat ini, Gus Yahya menjadi Katib Aam PBNU. Selain itu, nama lain yang juga sempat santer adalah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla (JK). Namun, Jusuf Kalla dalam keterangan tertulisnya menyebutkan bahwa Nahdlatul Ulama itu kebangkitan para ulama. Jadi yang pimpin musti ulama juga.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah akan menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan itu akan berlaku mulai 24 Desember.

Muhadjir Effendy menjelaskan, kebijakan tersebut rencananya berlangsung selama kurang lebih satu pekan, yakni hingga 2 Januari 2022. Sudah ada kesepakatan bahwa aturan yang berlaku di Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali diseragamkan.

Sedangkan untuk kegiatan Muktamar NU, PBNU berencana menunda penyelenggaraan Muktamar NU yang sedianya digelar pada 23–25 Desember. Pelaksanaan agenda lima tahunan tersebut akan mundur menjadi 31 Januari 2022 dengan lokasi tetap di Provinsi Lampung.

Kiai Said Tegaskan PBNU Taat Aturan Pemerintah Terkait Jadwal Muktamar