PSI Soroti Temuan Anggaran Janggal Rp 580 M di APBD DKI 2021

Jika anda butuh jasa pembuatan blog silahkan hubungi www.oblo.co.id

PSI Soroti Temuan Anggaran Janggal Rp 580 M di APBD DKI 2021

JawaPos.com – Kinerja Pemprov dan DPRD DKI Jakarta kembali disorot dalam penyusunan anggaran. Pasalnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan anggaran janggal senilai Rp 580 M di APBD 2021 DKI Jakarta.

Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar menuturkan, temuan tersebut semakin menunjukkan adanya cacat di sistem dan proses penyusunan anggaran di Pemprov DKI Jakarta. Begitu juga Smart Budgeting yang diklaim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ternyata belum cerdas.

“Kami mengingatkan bahwa kejanggalan anggaran ratusan miliar ini adalah kejadian berulang setiap tahun,” kata Michael Victor Sianipar kepada JawaPos.com, Kamis (24/12).

Michael menyebut, kejadian berulang dalam penyusunan APBD DKI Jakarta di antaranya pada 2019. Ketika itu ditemukan usulan anggaran belanja lem aibon sebesar Rp 82 miliar pada RAPBD 2020. Kemudian diklaim Pemprov DKI sebagai kesalahan input komponen.

Lantas pada APBD 2021 ditemukan usulan kenaikan anggaran ratusan miliar untuk DPRD DKI. Kebutuhannya untuk gaji, tunjangan, dan kegiatan sosialisasi. “Setelah dikritisi publik dan akhirnya direvisi. Hasil akhirnya pun masih dinilai janggal oleh Kemendagri,” imbuh Michael Victor Sianipar.

Menurut Michael, jadwal pembahasan anggaran yang terlalu mepet. Pemprov DKI baru memberikan rancangan KUA PPAS 2021 pada 2 November 2020, atau terlambat empat bulan dari jadwal yang seharusnya. Anggota DPRD hanya diberi waktu dua hari untuk mempelajari ratusan ribu komponen anggaran.

“Pembahasan di rapat-rapat DPRD berlangsung kilat dan terkesan hanya formalitas. Bahkan, isi komponen belanja pun tidak sempat dibuka di dalam rapat-rapat DPRD,” terang Michael.

Baca juga: DPRD DKI Jakarta Kritisi Pergub Perpajakan Baru

Hal itu, sebutnya, diperburuk dengan sikap Pemprov DKI yang tidak mau membuka rancangan APBD 2021. Akibatnya, masyarakat tidak bisa memantau jalannya proses pembahasan anggaran. Dia menilai ini bukan kejadian tunggal yang diakibatkan oleh human error dari individu PNS, melainkan ada kesalahan fundamental dan sistemik yang bersumber dari cacatnya proses penganggaran di era pemerintahan sekarang.

“Mulai dari jadwal pembahasan, proses pembahasan di DPRD, penggantian sistem budgeting, hingga detil anggaran yang terkesan ditutup-tutupi, semuanya tidak wajar,” kata Michael.

Baca juga: Kritisi Anies Hingga Pelototi APBD Jadi Target PSI di Kebon Sirih

Michael meyakini anggaran-anggaran janggal seperti ini bakal selalu ada setiap tahun, jika proses penganggaran tidak dibuka kepada publik dan waktu pembahasannya sangat mepet. Kejadian lem aibon tahun lalu dan RKT DPRD tahun ini seharusnya menjadi momentum memperbaiki proses penganggaran di era pemerintahan Anies Baswedan.

“Kami dukung langkah Kemendagri melakukan evaluasi menyeluruh dan kritis terkait sistem penganggaran APBD 2021 DKI. Kami juga kembali meminta Pemprov DKI untuk segera membuka rincian APBD 2021 yang sudah diketok dua minggu lalu, namun hingga hari ini seakan-akan masih juga dirahasiakan isiannya,” tutup Michael.

Di tempat lain, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menyebut bahwa anggaran diduga janggal senilai Rp 580 miliar yang ditemukan Kemendagri itu merupakan alokasi untuk sekretariat, bukan untuk anggota DPRD DKI Jakarta.

“Dipilah dong ada kegiatan DPRD, ada kegiatan kesekwanan (Sekretariat Dewan). Jangan DPRD saja, itu bukan urusan kita yang kemarin disebut-sebut itu (anggaran Rp 580 miliar). Enggak ada tuh hubungannya dengan anggota DPRD,” ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, seperti dilansir Antara.

Taufik mengajak perwakilan Kemendagri untuk melakukan diskusi terkait temuan hasil evaluasi yang disebut sebagai anggaran janggal tersebut.

“DPRD akan mengundang Kemendagri untuk mendiskusikan itu. Supaya jangan muncul ke publik dulu,” ujar Taufik.

Sebelumnya, Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan adanya tanggapan Kemendagri terkait anggaran janggal DPRD DKI Jakarta senilai Rp 580 miliar ternyata masih dalam proses evaluasi.

Menurut pria yang akrab disapa Ariza itu, saat ini Kemendagri memang masih melakukan pengecekan anggaran untuk 2021, termasuk terkait anggaran milik DPRD DKI Jakarta yang dianggap janggal.

“Memang sekarang sedang proses evaluasi di Kemendagri, tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh provinsi dan kabupaten. Tunggu hasil evaluasi Kemendagri, nanti kita akan koordinasikan,” kata Ariza.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

PSI Soroti Temuan Anggaran Janggal Rp 580 M di APBD DKI 2021