Pemerintah Harus Siapkan Skenario Terburuk Lonjakan Kasus Covid-19

Jika anda butuh jasa pembuatan blog silahkan hubungi www.oblo.co.id

Pemerintah Harus Siapkan Skenario Terburuk Lonjakan Kasus Covid-19

JawaPos.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan pemerintah harus mempersiapkan skenario terburuk untuk mengantisipasi lonjakan penularan Covid-19. Hal ini dikatakan karena diperkirakan masih akan ada jutaan orang yang nekad mudik meskipun sudah dilarang oleh pemerintah.

“Hal ini karena sejumlah prakondisi peningkatan penularan virus Korona sudah terjadi, seperti pengabaian protokol kesehatan di pusat-pusat keramaian dan mobilitas orang dalam jumlah besar di masa jelang libur Lebaran,” ujar Charles kepada wartawan, Kamis (6/5).

Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menambahkan, bahkan di sejumlah provinsi seperti Sumut, Sumsel dan Riau, lonjakan sudah terjadi dan membuat keterisian tempat tidur (bed occupancy rate) rumah sakit di wilayah tersebut sudah di atas 60 persen.

“Lonjakan di sejumlah provinsi ini menjadi lampu kuning bagi pemerintah untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk penularan secara nasional,” katanya.

Prakondisi peningkatan penularan Covid-19 juga diperparah dengan masuknya varian-varian baru virus Korona yang lebih menular, seperti dari India, Afrika Selatan, dan Inggris.

“Lonjakan penularan yang banyak disebut gelombang kedua bahkan sudah terjadi di negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura dan Filipina,” ungkapnya.

Oleh karena itu, pemerintah harus mempersiapkan infrastruktur dan perangkat dalam menghadapi skenario terburuk untuk mengantisipasi lonjakan penularan Covid-19 di Indonesia.

“Seperti penambahan jumlah tempat tidur dan ICU khusus Covid-19, suplai oksigen, dan sebagainya. Lebih baik kita punya ketersediaan tempat tidur dan suplai oksigen yang surplus dan belum terpakai, ketimbang nanti kewalahan ketika dibutuhkan karena lonjakan penularan,” tuturnya.

Di samping itu, pemerintah juga harus terus memperketat pintu-pintu masuk di perbatasan, dan juga pengetatan disiplin protokol kesehatan di tengah masyarakat. Tak lupa, harus kosisten dalam penerapan kebijakan larangan mudik.

“Data Kemenhub yang menyebut 27 juta orang tetap berniat mudik meski sudah ada larangan, bisa menjadi pegangan pemerintah bagaimana seharusnya penegakan aturan larangan mudik itu dilakukan,” pungkasnya.

Pemerintah Harus Siapkan Skenario Terburuk Lonjakan Kasus Covid-19