Hari Ini Anies dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Janji Penuhi Panggilan KPK

Jika anda butuh jasa pembuatan blog silahkan hubungi www.oblo.co.id

Hari Ini Anies dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Janji Penuhi Panggilan KPK

JawaPos.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyatakan akan memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Selasa (21/9). Keduanya akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria telah menyampaikan, kalau Anies akan memenuhi kewajiban hukum dalam pemeriksaan di KPK. Dia meyakini, Anies akan memenuhi panggilan aparat penegak hukum seperti dalam kasus kerumunan massa yang saat itu menjerar Habib Rizieq Shihab.

“Pak Anies juga dulu bersama saya waktu kasus Habib Rizieq dipanggil kami taat ya. Kami akan taat pada proses hukum apapun,” kata pria yang karib disapa Ariza, Senin (20/9) malam.

Politikus Partai Gerindra ini memastikan, Anies akan memberikan klarifikasi terkait keterangan yang dibutuhkan KPK. Dia pun meyakini, Anies tidak terlibat sengkarut korupsi pengadaan tanah Munjul.

“Prinsipnya kami meyakini, kami tidak terlibat dalam kasus-kasus yang sedang ditangani KPK terkait kasus tanah ya yang sedang berproses di KPK,” tegas Ariza.

Senada juga disampaikan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Dia memastikan, memenuhi panggilan penyidik KPK.

“Saya siap memenuhi panggilan, sesuai jadwal dari surat yang diberikan KPK kepada saya,” ujar Prasetyo.

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menyampaikan, pemanggilan terhadap Anies dan Prestyo Edi dilakukan guna kepentingan penyidikan. Hal ini untuk menambah titik terang perkara dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul.

“Pemeriksaan seseorang sebagai saksi, tentu atas dasar kebutuhan penyidikan. Sehingga dari keterangan para saksi perbuatan para tersangka tersebut menjadi lebih jelas dan terang,” ucap Ali.

Saat ini, kata Ali, tim penyidik KPK terus melengkapi berkas perkara tersangka Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Prumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan dan juga tersangka lainnya. Hal ini dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan sebagai saksi.

“KPK berharap kepada para saksi yang telah dipanggil patut oleh Tim Penyidik untuk dapat hadir sesuai dengan waktu yang disebutkan dalam surat panggilan dimaksud,” harap Ali.

Perkara ini telah menjerat lima pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Prumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan; Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe dan juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi. Serta Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar.

Kasus ini bermula dari adanya kesepakatan penandatanganan Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana di hadapan notaris antara pihak pembeli yakni Yoory C Pinontoan selaku Dirut dari Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dengan pihak penjual yaitu Anja Runtunewe. Hal ini berlangsung pada 8 April 2019.

Selanjutnya masih di waktu yang sama, juga langsung dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar sejumlah Rp 108,9 miliar ke rekening bank milik Anja Runtunewe pada Bank DKI.

Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran oleh Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya kepada Anja Runtunewe sekitar sejumlah Rp 43,5 miliar. Uang miliaran rupiah itu diperuntukan, untuk pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.

PDPSJ diduga dilakukan secara melawan hukum antara lain, tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait dan beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate.

KPK menduga, perbuatan para tersangka tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 152,5 miliar.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Hari Ini Anies dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Janji Penuhi Panggilan KPK