Mensos Soroti Temuan Penyaluran PKH-BPNT Terhambat di Jateng

Jika anda butuh jasa pembuatan blog silahkan hubungi www.oblo.co.id

Mensos Soroti Temuan Penyaluran PKH-BPNT Terhambat di Jateng


JawaPos.com–Menteri Sosial Tri Rismaharini menyoroti temuan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT) yang terhambat di wilayah Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, dan Salatiga.

Dari penyaluran PKH pada tahap II, dari total 2.200 KPM (keluarga penerima manfaat) yang tidak dapat transaksi ada 1.825 KPM di Kota Semarang, dan untuk KPM BPNT di Kabupaten Semarang pada September terdapat 4.250 KPM belum tersalurkan. ”Kenapa besar sekali. Ini ada kecenderungan angka yang besar dari beberapa bulan dan ini angka yang paling besar yang pernah saya tahu,” kata Risma seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Jumat (3/9) malam.

Dalam pertemuan, hadir perwakilan Bank Himbara, pemerintah daerah, dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Pendopo Kabupaten Semarang. Dari hasil evaluasi, kendala banyak berada di tiga pihak tersebut. Di antaranya, berupa keterlambatan pencairan dana, pemblokiran kartu, kartu yang belum terdistribusi, kesalahan data, buku tabungan yang belum terdistribusi, e-wallet yang tidak aktif, KPM meninggal atau pindah.

Menurut keterangan TKSK, hal itu karena ada KPM meninggal, menjadi TKI dan setting wallet gagal. Terkait dengan permasalahan tersebut Risma meminta perwakilan Bank Himbara segera melakukan setting ulang yang sebenarnya bisa dilakukan dalam waktu tak terlalu lama.

Menurut Risma dalam Undangan-Undang No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan pemerintah daerah kewenangan menentukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). ”Daerah memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang layak menerima bantuan dan yang tidak. Jadi saya minta pemda berperan aktif,” ujar Risma.

Saat mendampingi Risma, anggota Komisi VIIl KH Buchori juga meminta Bank Himbara, pemerintah daerah, dan pendamping sosial proaktif mengatasi kendala dalam penyaluran bansos. Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera tersebut mengapresiasi langkah Mensos Risma yang memberikan solusi langsung dalam mengatasi kerumitan penyaluran bansos.

”Pertemuan yang dipimpin Ibu Mensos ini sangat bermanfaat. Bu Mensos tadi langsung memberikan arahan-arahan terkait berbagai kendala dalam penyaluran bansos. Saya minta pihak terkait tadi proaktif menindaklanjuti catatan dan evaluasi,” kata Buchori.

Selain memastikan akselerasi penyaluran bantuan, Risma juga menyapa dan memberikan motivasi kepada anak yatim, piatu, dan yatim piatu, terdampak Covid-19 di Pendopo Kabupaten Semarang. Risma juga menyerahkan berbagai bantuan.

Melalui Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial diserahkan bantuan stimulan graduasi PKH untuk dua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing Rp 2,5 juta. Kemudian bantuan keserasian sosial untuk dua forum keserasian sosial di Kabupaten Semarang yakni Desa Kalijambe, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang senilai Rp 150 juta, dan dua forum di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang senilai Rp 150 juta.


Mensos Soroti Temuan Penyaluran PKH-BPNT Terhambat di Jateng