Luhut Minta Mafia Pelabuhan Ditumpas, Ini Respon Polri

Jika anda butuh jasa pembuatan blog silahkan hubungi www.oblo.co.id

Luhut Minta Mafia Pelabuhan Ditumpas, Ini Respon Polri

JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti ihwal banyaknya mafia pelabuhan. Dia meminta kepada penegak hukum agar memberantas para oknum tersebut.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto langsung bereaksi atas fenomena mafia pelabuhan ini. Dia menyatakan tengah menyusun rencana untuk memberantas ini.

“Sedang kita susun petunjuk arah (jukrah) ke jajaran dengan penekanan kembali Bapak Menko Marves,” kata Agus saat dikonfirmasi, Sabtu (13/11).

Agus memastikan Polri tidak tinggal diam. Upaya pengawasan praktik nakal yang berdampak ekonomi biaya tinggi di pelabuhan akan terus dilakukan.

“Tapi, lebih kepada adanya laporan dulu dari pelaku usaha yang mengalami (praktik kecurangan),” imbuhnya.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan meminta KPK bisa menindak tegas mafia di lingkungan pelabuhan. Karena diduga, banyak permainan kotor pada pelabuhan di Indonesia.

“Saya mohon KPK dengan Kejaksaan, polisi ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk memonitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan,” kata Luhut dalam diskusi daring yang diselenggarakan KPK, Kamis (11/11).

Politikus Partai Golkar ini menyampaikan, sistem pelabuhan di Indonesia masih belum efisien. Karena itu, Pemerintah saat ini sedang membangun sistem yang membuat kerja seluruh pelabuhan di Indonesia agar lebih efisien.

“Tahapan untuk memangkas birokrasi sudah kita lakukan, pemerintah juga sudah launching Batam Logistic Ecosystem sebagai pilot project. Di mana penyederhanaan proses logistik dan operasi nonstop di pelabuhan dapat mempersingkat waktu layanan, mendorong lebih banyak investasi yang maju,” ungkap Luhut.

Menurut Luhut, salah satu masalah pemerintah untuk mengefisienkan pelabuhan adalah banyak pihak-pihak yang bermain. Menurutnya, mafia tetap memaksa sistem untuk tidak efisien.

“Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, nilai ini masih belum dapat perhatian. Karena belum direalisasikan sesuai dengan best practice benchmarks. Misalnya digitalisasinya belum mencapai level seperti Tanjung Priok,” ucap Luhut.

Hal ini yang diminta Luhut agar KPK, Kejaksaan maupun Polri mengusut dugaan praktik koruptif di pelabuhan. Sehingga bisa membantu pemerintah dalam menangani masalah-masalah di pelabuhan.

“Sudah jelas orang begini masih macam-macam, saya sudah bilang Pak Pahala (Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan), ayo kita bawa orang ini sudah jelas merusak sistem kita diganti atau dipenjarakan,” tandas Luhut.

Luhut Minta Mafia Pelabuhan Ditumpas, Ini Respon Polri