KEK Gresik, Cerita Panjang Membangkitkan Kembali Kota Bandar

Jika anda butuh jasa pembuatan blog silahkan hubungi www.oblo.co.id

KEK Gresik, Cerita Panjang Membangkitkan Kembali Kota Bandar

JawaPos.com- Mimpi panjang itu akhirnya datang juga, dan semakin nyata. Gresik bakal kembali menjadi salah satu kota bandar (pelabuhan) besar di Tanah Air. Yakni, kehadiran Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di wilayah Kecamatan Manyar.

Dengan total area 3.000 hektare, JIIPE pun telah ditetapkan Presiden RI Joko Widodo menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik. Fokusnya, teknologi dan manufaktur. Di KEK ini diharapkan kelak banyak bertumbuh industri atau perusahaan-perusahaan dan menjadi salah satu pilar besar pertumbuhan ekonomi nasional.

Sejatinya, cerita panjang tentang Gresik memang tidak terlepas dari sejarah kota bandar. Letak geografis di Pantai Utara Laut Jawa, Gresik sejak dulu dikenal menjadi jalur strategis pelayaran dan perdagangan di Nusantara. Sebab, terletak di tengah jalur pelayaran dari Selat Malak ke Maluku dan Banda.

Karena itu, Majapahit pun menaruh perhatian besar terhadap kedudukan Gresik. Berdasarkan buku Grisse Tempol Dulu yang ditulis Dukut Imam Widodo, Pelabuhan Gresik ditemukan pedagang Cina sekitar abad 14 Masehi. Pada kurun waktu itu, seorang mubalig Islam bernama Maulana Malik Ibrahim mendarat di Gresik. Lalu, penguasa Majapahit masa itu mengangkatnya sebagai syahbandar pertama di Pelabuhan Gresik.

Pengangkatan Maulana Malik Ibrahim sebagai syahbandar itu dipengaruhi oleh para pedagang yang mayoritas muslim. Mereka hanya mau dipimpin oleh syahbandar yang beragama Islam. Karena itu, wajar jika Majapahit memilih Maulana Malik Ibrahim sebagai syahbandar.

Selain itu, pengangkatan juga kemungkinan dilatarbelakangi integritas Maulana Malik Ibrahim. Dengan demikian, aktivitas pelayaran dan perdagangan di Pelabuhan Gresik akan terbebas dari praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).

Dikutip daru buku Sejarah Nasional Indonesia terbitan Balai Pustaka, denyut aktivitas perdagangan antarbangsa dan negara di Pelabuhan Gresik itu sebagai salah satu penopang utama perekonomian Majapahit.

Sejak saat itu, pembentukan syahbandar sebagai tokoh berawal. Beberapa nama syahbandar era itu memainkan peran penting dalam kemajuan dan perkembangan Pelabuhan Gresik. Selain Maulana Malik Ibrahim, sejumlah tokoh Islam yang menjadi syahbandar adalah Raden Santri, Nyai Ageng Pinatih, dan dalam periodesasi kepemimpinan Sunan Giri besarta keturunannya.

Dengan adanya syahbandar tersebut, Pelabuhan Gresik menjadi salah satu Pelabuhan terbesar. Bahkan terbaik di Jawa hingga abad ke-16 Masehi. Menurut catatan Tome Pires, peneliti asal Portugis, mulai abad itu juga telah ada kontak antara kapal-kapal dari Gresik dengan Gujarat, Calicut, Bangelan, Siam, Cina, Liu-Kiu, Maluku, serta Banda.

Namun, dalam perkembangannya, era keemasan Gresik sebagai kota bandar itu terus meredup. Melihat nilai historis itu, dalam beberapa kepemimpinan Pemkab Gresik, asa untuk membangkitkan Gresik sebagai kota bandar terbesar kembali mengemuka. Saat Gresik dipimpin Bupati KH Robbach Ma’shum (2000-2010), mimpi-mimpi itu terus diupayakan.

Kali pertama istilah yang muncul adalah pembangunan Pelabuhan Kalimireng. Nama muara di wilayah Kecamatan Manyar. Selain strategis, lokasi itu juga tidak lepas dari sejarah penyebaran Islam tertua di Nusantara. Yakni, di wilayah Leran, Kecamatan Manyar. Bukti itu ditemukan di makam Siti Fatimah Binti Maimun, yang berangka tahun 1082 Masehi.

Mimpi mewujudkan Pelabuhan Kalimireng itu mendapat sambutan hangat. Baik dari kalangan masyarakat maupun DPRD. Mereka meyakini kehadiran Pelabuhan itu akan membawa banyak manfaat. Tidak hanya kemakmuran warga dan daerah setempat, melainkan juga kepentingan ekonomi bangsa. Pemkab pun berupaya menggaet investor.

Nah, di era kepemimpinan Bupati Sambari Halim Radianto (2010-2020) ikhtiar itu terus berlanjut. Pada 2011, melalui Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Gresik dibagi dalam empat wilayah pembangunan. Wilayah selatan, pemkab menandatangani kesepakatan antara Menteri Perumahan Rakyat, Gubernur Jatim, dan Real Estate Indonesia (REI) sebagai kawasan permukiman.

Lahan sekitar 10 ribu hektare tersebar di Kecamatan Driyorejo, Wringinanom, Kedamean dan Menganti disiapkan. Adapun pembangunan wilayah utara diproyeksikan jadi kawasan agropolitan, agroindustri, dan minapolitan. Yakni, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng. Untuk menopang itu, pemerintah telah membangun Bendung Gerak Sembayat (BGS).  di atas lahan seluas 6.200 hektare yang tersebar di Kecamatan Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng. Adapun wilayah Kecamatan Manyar dan sekitarnya menjadi kawasan industri.

Bak gayung bersambut. Usaha itu membuahkan hasil. Sejumlah investor tertarik untuk terlibat dalam pembangunan pelabuhan tersebut. Pemkab Gresik menandatangani MoU dengan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) dan PT Usaha Era Pratama Nusantara (UEPN). PT BJTI merupakan anak perusahaan PT Aneka Kimia Raya (AKR) Corporindo. Nilai invesatinya Rp 10 triliun.

Kawasan pelabuhan dibangun berdasarkan kerja sama anak perusahaan PT Pelindo tiga III dengan PT AKR. Komposisi kepemilikan sahamnya, 60 persen PT BJTI dan 40 persen PT UEPN dengan nama PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS). Sedangkan untuk kawasan industry, komposisi sahamnya 60 persen PT UEPN dan 40 persen PT BJTI dengan nama PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS).

Pembangunan pelabuhan internasional itu merupakan upaya untuk dapat menekan biaya logistik dengan mendekatkan kawasan industri dan pelabuhan. Biaya transportasi atau pengangkutan dari pabrik menuju Pelabuhan akan menjadi jauh berkurang. Karena itu, kemudian lahirlan JIIPE yang berlokasi di Kecamatan Manyar. Jaraknya sekitar 24 km dari Kota Surabaya. Dari Bandara Internasional Juanda hanya 55 km.

JIIPE memiliki akses mudah menuju pasar-pasar internasional utama. Akses langsung menuju tol yang terhubung dengan Surabaya dan kota-kota utama di Pulau Jawa. Pada 9 Maret 2018 lalu, Presiden Joko Widodo telah meresmikan JIIPE. Hadir pula Menteri Perindustrian dan Menteri Perhubungan.

Pelabuhan internasional tersebut memiliki empat dermaga dengan kegunaan dan fungsi masing-masing. Pertama, dermaga multipurpose yang fungsinya melayani bongkar muat curah cair dan cargo. Kedua, melayani bongkar muat barang tambang seperti batu bara dan sejenisnya. Ketiga, melayani fishing industri dan offshore maintenance. Keempat, untuk  bongkar muat kontainer.

JIIPE disebut sebagai kawasan industri generasi ketiga. Pengkategorian tersebut merujuk kepada kelengkapan infrastruktur penunjang. Terutama integrasi antara kawasan industri dengan pelabuhan. Kelengkapan infrastruktur meliputi jaminan listrik, air bersih, pengolahan limbah, hingga perumahan.

Dalam perkembangannya, di era kepemimpinan Bupati Fandi Akhmad Yani, JIIPE telah bertransformasi menjadi KEK Gresik melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2021, tertanggal 28 Juni 2021, yang ditandatangani Presiden Jokowi.

Selasa (12/10), kembali Presiden Jokowi hadir di KEK Gresik untuk melakukan groundbreaking pembangunan smelter PT Freeport Indonesia. Ikut hadir Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Kegiatan utama di KEK Gresik meliputi industri metal (smelter), industri elektronik, industri kimia, industri energi dan logistik. PT Freeport Indonesia (PTFI) merupakan salah satu anchor tenant di KEK Gresik. Investasi pembangunan smelter mencapai Rp 42 triliun dengan off takers ekspor maupun domestik. Kapasitas smelter nantinya mampu mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Dan ini merupakan kapasitas single line terbesar di dunia.

“Hal itu tentu saja akan memberikan kontribusi positif terhadap nilai ekspor lndonesia maupun substitusi impor,” ujar Airlangga Hartarto dalam laporannya di hadapan Presiden Joko Widodo pada acara groundbreaking KEK Gresik, Selasa (12/10).

Dengan pembangunan smelter di dalam negeri, akan menciptakan lapangan kerja sejumlah 40.000 orang pada masa konstruksi hingga 2024. Hal itu seiring dengan upaya pemerintah yang terus mendorong pengembangan industri hilir tembaga agar memiliki nilai tambah bagi negara. Dengan hilirisasi, pemerintah ingin sebisa mungkin memberikan dampak lebih, yakni meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, dan kemandirian.

‘’Untuk itu mohon dukungan dari menteri perindustrian untuk segera menciptakan hilirisasi industri turunan dari smelter dan precious metals refinery sehingga ada off taker industri dalam negeri,” ujarnya. Kewajiban hilirisasi nilai tambah tembaga juga amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Keberadaan PTFI tersebut diharapkan akan menjadi daya tarik bagi industri turunan tembaga dan industri lain untuk berinvestasi di KEK Gresik. Tetapi, untuk mewujudkannya, tentu membutuhkan sinergisitas dan dukungan dari kementerian terkait. “Menteri ESDM, mohon dukungan terkait penyediaan air, listrik dan gas yang kompetitif di KEK,” ujarnya.

Lalu, menteri BUMN untuk mendorong BUMN agar merealisasikan investasi smelter dan PMR di KEK Gresik. Selanjutnya, menteri PUPR untuk mendukung penyediaan air bersih dan konektivitas jalan tol. Dan, menteri investasi untuk mendukung perizinan dan pemberian insentif tax holiday dan tax allowance. “Kepada menteri perhubungan, mohon juga untuk dapat mendukung KEK Gresik melalui pengembangan pelabuhan di KEK Gresik dan konektivitas kereta api,” papar Erlangga.

Setelah melaksanakan ground breaking KEK Gresik, Airlangga menyerahkan PP tentang penetapan KEK Gresik dan SK Penetapan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Gresik kepada Direktur Utama PT BKMS Bambang Soetiono Soediyanto di kantor pemasaran JIIPE Gresik.

Bupati Fandi Akhmad Yani pun menaruh harapan besar. Ke depan, KEK Gresik tersebut memberikan manfaat. Baik kepada negara maupun kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat Gresik dan Jawa Timur.

KEK Gresik, Cerita Panjang Membangkitkan Kembali Kota Bandar