Militer Myanmar Tak Izinkan Utusan ASEAN Temui Aung San Suu Kyi

Jika anda butuh jasa pembuatan blog silahkan hubungi www.oblo.co.id

Militer Myanmar Tak Izinkan Utusan ASEAN Temui Aung San Suu Kyi

JawaPos.com – Militer Myanmar yang berkuasa memperbolehkan utusan ASEAN mengunjungi negaranya. Namun, tidak akan mengizinkannya menemui mantan pemimpin Aung San Suu Kyi yang ditahan karena didakwa melakukan kejahatan. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara junta militer.

Zaw Min Tun, juru bicara tersebut, juga mengatakan bahwa penundaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyetujui pencalonan duta besar PBB dari pemerintah militer Myanmar bermotif politik.

Menurutnya, PBB, negara-negara, dan organisasi lain seharusnya tidak menerapkan standar ganda dalam urusan internasional.

Pernyataan oleh juru bicara itu, yang dikeluarkan militer dalam ringkasan bertanggal Rabu (13/10), muncul saat masyarakat internasional meningkatkan tekanan terhadap junta untuk menerapkan rencana perdamaian lima poin yang disetujui panglima militer mereka, Min Aung Hlaing, pada April, dengan ASEAN.

Myanmar terjebak dalam kelumpuhan politik dan ekonomi sejak kudeta 1 Februari, yang memicu tumpahan amarah dan protes yang belum mereda. Sejumlah warga sipil membentuk milisi untuk menghadapi militer yang berkuasa.

Sikap pasif junta terhadap rencana ASEAN, sama dengan kemunduran dan sejumlah negara anggota sedang membahas secara serius untuk tidak menyertakan Min Aung Hlaing pada KTT Oktober ini. Hal ini dikatakan utusan khusus ASEAN, Erywan Yusof, pada pekan lalu.

Erywan awal pekan ini mengaku sedang berkonsultasi dengan pihak-pihak di Myanmar, dan bahwa ia tidak memihak pada kubu politik manapun. Ia mengatakan ingin segera melakukan kunjungan.

Juru bicara junta juga menegaskan bahwa sistem yudisial Myanmar yang adil dan independen akan menyelesaikan kasus Aung San Suu Kyi. Jubir menambahkan bahwa ketua mahkamah agung saat ini adalah sosok yang ditunjuk oleh pemerintah sebelumnya.

Militer Myanmar Tak Izinkan Utusan ASEAN Temui Aung San Suu Kyi